GRESIK, beritalima.com – Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) didesak agar segera melakukan percepatan perbaikan jalan rusak di wilayah Kab. Gresik tepatnya di Jalan Daendles Desa Betoyo, Kab Gresik. Kerusakan tersebut memberikan kerugian cukup besar bagi masyarakat dan juga pemerintah
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat melakukan Peninjauan kerusakan jalan di Kab Gresik, Kamis(5/1).
Menurut Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim itu, kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut sangat banyak diantaranya menimbulkan kemacetan, banyak sepeda motor ataupun mobil yang rusak, dan juga nilai ekonomi yang tersendat akibat arus transportasi yang terhambat perjalannya. “Kurang lebih dengan adanya jalan yang rusak ini kerugiaan negara mencapai Rp. 7 miliar per hari dikarenakan arus logistik yang tidak sesuai jadwal datangnya. Masyarakat juga merasakan kerugiannya selain kerusakan juga waktu tempuh yang semakin lama. Oleh sebab itu, besok harus ada alat berat guna perbaikan jalan disini agar masyarakat bisa tahu bahwa pemerintah tidak diam dengan adanya kerusakan jalan ini,” ungkapnya.
Ia menjelaskan saat ini jalan yang rusak antara Kec. Manyar – Kec. Sadang kurang lebih 35 km, akan tetapi untuk jangka pendek anggaran yang disediakan oleh BBPJN cukup untuk 7 km saja. “Pemprov Jatim mendesak akan mengusulkan kepada BBPJN untuk memprioritaskan perbaikan jalan tersebut agar perekonomian yang melewati jalur Pantura ini bisa berjalan lancar,” ucapnya.
Ada beberapa penyebab jalan mengalami kerusakan cukup parah diantaranya , pemasangan pipa yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara dirasa tidak profesional dimana banyak pipa yang di taruh di pinggir jalan sehingga mengganggu masyarakat, hasil galian bekas PGN tidak dilakukan pengerasan tanah sehingga berdampak pada kontur tanah, beban angkutan terlalu berat sehingga merusak jalan secara fisik, dan kontruksi jalan perlu dilakukan penguatan.” PGN harus diberikan peringatan karena salah satu penyebabnya akibat proyek yang dilakukannya. Bupati bisa memberikan sanksi untuk menghentikan sementara proyek yang dilakukan PGB.Hal tersebut merupakan temuan yang ada dilapangan dan juga aspirasi dari masyarakat yang melaporkan kerusakan. Apabila dibiarkan kasihan masyarakat,” ucapnya.
Gus Ipul mengharapkan kedepannya tidak ingin ada protes dari masyarakat yang mengeluh karena jalan rusak. BBPJN harus lebih peka dan merespon lebih cepat keluhan dari masyarakat khususnha saat musim hujan wajib diantisipasi. Hak yang tidak kalah penting adalah adanya percepatan tender dimana pemenang tender tidak harus ditentukan pada bulan Januari atau Februari.”Pemenang tender proyek harus sudah ditentukan pada akhir tahun sehingga awal tahun sudah bisa melakukan proyek yang sudah disepakati. Pemprov Jatim juga harus memeriksa hasil kerja para kontraktor pemenang tender apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sesuai dengan masukan dari Bupati Gresik bahwa mungkin kontruksi jalan harus digantik dengan beton bukan aspal. Sehingga kerusakan tidak terjadi tiap tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya setiap hari melakukan tambal lubang di seluruh jalan provinsi yang ada di Jatim baik yang skala besar ataupun kecil. Penyisiran dilakukan setiap hari. Hal itu berdampak dengan semakin bagusnya jalan di Jatim. Dari total jalan provinsi 1.421 km sampai akhir tahun 92,85 persen yang kondisinya bagus. Adapun permasalah penanganan jalan provinsi diantaranya tuntutan kebutuhan masyarakat jauh lebih tinggi dari kondisi kemantapan jalan provinsi serta anggaran untuk penanganan jalan., ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan kendaraan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas jalan, total panjang jalan dengan lebar kurang dari 7 meter (belum standar) sepanjang 702,53 Km, teedapat beberapa ruas jalan dengan kondisi kapasitas lau-lintas > 1 (VCR > 1) sepanjang 46,08 Km, ruas Jalan dengan kondisi yang membutuhkan penanganan optimal diantaranya adalah ruas jalan jurusan Babat – Ploso, Lamongan – Gedeg, Pakah – Ponco, kondisi kerusakan jalan karena umur recana telah terlampaui, pada puncak musim hujan terjadi kerusakan permukaan jalan secara serentak dan keterbatasan aspal pada awal tahun (AMP tidak beroperasi)
