SURABAYA, beritalima.com – Konsep dan ide dasar mengenai kebijakan sekolah lima hari yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, perlu dimatangkan lagi. Karena selama ini, banyak pihak-pihak termasuk masyarakat awam yang belum mengetahui ide dan maksud konsep tersebut.
“Ide dasarnya seperti apa kami ingin tahu. Mungkin banyak yang belum tahu tentang konsep ini, jadi harus diberi pemahaman yang jelas,” terang Gus Ipul, sapaan lekat Wagub Jatim usai menghadiri Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (15/6).
Gus Ipul mengatakan, penjelasan soal kebijakan ini menjadi penting agar masyarakat memahaminya secara utuh, termasuk penjabarannya. Jangan sampai, masalah ini menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. “Saya setuju dengan gagasan Mendikbud ini, tapi harus dijelaskan agar orang tidak memahami sepotong-sepotong,” kata orang nomor dua di Jatim ini.
Selain menjabarkan ide dasar, lanjut Gus Ipul, kebijakan ini juga harus melihat realita di lapangan seperti faktor infrastruktur atau sarana dan prasarana sekolah, faktor guru, hingga faktor lingkungan sekitar. “Jangan sampai konsep ini tidak bisa jalan di lapangan karena faktor penunjangnya tidak siap, termasuk jangan sampai lebih banyak ekstra kurikuler yang diajarkan,” ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan di Indonesia ada tiga jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Sehingga, yang harus dipikirkan adalah bagaimana ketiganya bisa berjalan. “Sebagian besar belum tahu keberatan dari pengelola madrasah diniyah terhadap kebijakan ini, karena selama ini madrasah diniyah memperkuat pendidikan agama di sektor pendidikan non formal. Jadi ada realita di lapangan yang harus kita lihat lebih dalam,” katanya.
Di akhir, Gus Ipul berharap agar proses sosialisasi anak terhadap lingkungannya juga dipikirkan. Jangan sampai sosialisasi dengan lingkungannya berkurang hanya karena anak-anak sudah lelah ketika pulang sekolah. “Yang penting adalah bagaimana pendidikan kita ke depan. Termasuk harus kita perhatikan kualitas dan kesejahteraan guru, terutama GTT masih belum jelas bayarannya. Jadi ini problem yang harus kita lihat di lapangan,” katanya.
Wisata Syari’ah
Menanggapi raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Jatim Tahun 2017-2032, Gus Ipul minta perda ini harus menggambarkan pembangunan pariwisata Jatim secara keseluruhan. Termasuk konsep wisata religi atau wisata syari’ah. “Ini yang belum ada dalam gagasan dasarnya, jadi harus dilengkapi. Selain itu pembangunan pariwisata juga harus komprehensif,” katanya.
Menurutnya, wisata syari’ah termasuk turunannya seperi makanan halal menjadi kebutuhan umat Islam. Ditambah, potensi wisata syari’ah di Jatim sangat besar. “Banyak sekali yang harus diperbaiki, tetapi perda ini sangat diperlukan untuk mengawal kemajuan pariwisata kita. Karena salah satu masa depan kita adalah pariwisata,” katanya.
Pariwisata, lanjutnya, bila dikembangkan dengan baik akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Jatim punya potensi wisata religi, wisata alam dan wisata buatan yang sangat luar biasa. Semua ini bila dikombinasikan dengan infrastruktur yang sudah jadi akan makin bagus,” pungkasnya. (rr)
