Jakarta — Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mengakui hingga kini belum ada kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR soal Amandemen UUD 1945 termasuk jadwal pemilu 2024.
”Makanya saya pesimis Amandemen bakal terlaksana pada tahun 2022. Apalagi tahun 2022 dan 2023 itu merupakan tahun politik sehingga partai-partai dannkadernya lebih fokus ke Pemilu, ”kata Jazilul Fawaid saat menjadi pembicara dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI dengan tema ‘Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara PPHN) untuk Kesinambungan Pembangunan Nasional’, di ruang Delegasi, gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Terlebih lagi, kata Jazilul, bila Pemilu 2024 nanti dilaksanakan pada Februari, sehingga Februari tahun depan sudah memasuki tahapan persiapan di masing-masing partai politik.
“Tapi saya berharap kepada Bakohumas agar memberikan masukan terkait hal ini. Apakah waktunya pas untuk melakukan Amandemen atau tidak,” ujar politisi PKB ini menambahkan.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan, upaya perubahan ke lima UUD’45 ini, banyak hal yang dilalui. Bahkan, katanya, dengan Amandemen ke lima ini justru menimbulkan banyak pertanyaan.
“Soal PPHN, dalam perjalannya banyak hal yang dilalui.Kita sudah mengalami 4 kali amendemen, tetapi dengan amandemen ke lima ini justru menimbulkan banyak pertanyaan,” katanya, dalam kesempatan yang sama.
Menurut Arsul, banyak masukan dan usulan agar Amandemen ini dikembalikan kepada UUD 1945, dimana MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Namun, katanya, hal itu tidak mudah untuk dilakukan.
“Ada juga yang berargumentasi, sekaligus menyoroti soal sistem pemilu, terutama menyangkut pemilihan langsung. Sistem ini dinilai sudah melenceng dari konsesnsus.
Menurut Arsul, sistem pemilihan langsung ini dinilai menyimpang dari Sila ke Empat, khususnya sisi perwakilannya.
“Ada juga kelompok lain yang menganggap tidak mungkin menarik mundur dan dikembalikan ke UUD’45,” ujarnya lebih lanjut.
Terkait penyelenggaraan forum ini, Kepala Biro Humas MPR RI, Siti Fauziah mengatakan bahwa forum ini merupakan kegiatan rutin Humas dari kementerian dan lembaga yang berkumpul untuk membicarakan beberapa hal yang dipandang perlu.
“Saat ini, kami mengundang 50 kementerian dan lembaga. Alhamdulillah dalam situasi pandemi ini, kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan Bakohumas ini. Tetapi pada tahun 2020, kami tidak menyelenggarakan, karena pandemi dan Alhamdulillah di tahun ini kita bisa menyelenggarakan kembali kegiatan ini,” ujar Siti, dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, Siti menyampaikan permintaan maafnya, karena Sekjen MPR RI tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan.
“Saya memohon maaf, sedianya bapak Sekjen bisa hadir, tapi kerena beliau ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan, namun kita tetap melaksanakan kegiatan ini,” katanya.
Siti melaporkan, dalam kegiatan kali ini, dihadiri oleh kehumasan dari beberapa kementerian dan lembaga.
Menurut Titi, kehumasan menjadi media yang sangat strategis bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi terkini dan ter-update yang akan disebar luaskan kembali oleh masing masing kehumasan dari kementerian lembaga.
“Sehingga program-program kehumasan ini dapat meningkatkan optimisme kita sebagai sebuah bangsa untuk bangkit setelah dilanda pandemi, dan akan lebih tersebar luas secara masif,” ujarnya menambahkan. (ar)
