BLITAR, beritalima.com | Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Tamim atau yang akrab disapa Gus Tamim, menegaskan pentingnya pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat saat menghadiri kegiatan sosialisasi dewan (Sowan) di BUMDes Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
Dalam pernyataannya, Gus Tamim menekankan bahwa seluruh program pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, harus menjadi milik rakyat. Ia menilai, masih ada sejumlah program yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pembangunan ini sejatinya milik rakyat. Maka apapun yang datang dari Jakarta, provinsi, hingga kabupaten harus atas nama rakyat. Kalau belum dirasakan sepenuhnya, berarti ada yang perlu diperbaiki,” ujar politisi PKB tersebut.
Gus Tamim juga menyoroti peran strategis Koperasi Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, jika koperasi benar-benar hadir bersama rakyat dan dikelola secara gotong royong, maka berbagai persoalan ekonomi dapat diselesaikan secara kolektif.
“Kalau koperasi hadir bersama rakyat, maka semua bisa selesai. Maju karena rakyat, belum maju juga karena rakyat. Maka semangat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus terus kita kembangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Tamim mengangkat pentingnya pemanfaatan lahan berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Ia menilai, ketahanan pangan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, ia juga menyinggung konsep pembangunan berkelanjutan dengan istilah “Maju dan Berlanjut” yang menurutnya bukan sekadar slogan, melainkan prinsip dasar dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Tamim juga mencontohkan potensi daerah lain seperti Kota Probolinggo yang memiliki konsep sebagai terminal distribusi logistik. Menurutnya, setiap daerah harus memiliki identitas dan arah pembangunan yang jelas agar mampu bersaing di masa depan.
Sementara itu, untuk wilayah Blitar, ia mendorong adanya sinergi antara berbagai pihak, termasuk Bulog, Koperasi Merah Putih, organisasi seperti PGRI, hingga pemerintah desa. Dengan jumlah desa yang besar, kolaborasi dinilai menjadi kunci keberhasilan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Ia juga mengingatkan agar kehadiran koperasi dan program besar lainnya tidak mematikan usaha kecil masyarakat, seperti toko kelontong. Justru harus ada kemitraan yang saling menguatkan antara program pemerintah dan pelaku usaha rakyat.
“Jangan sampai koperasi berdiri atas nama rakyat, tapi usaha rakyat malah mati. Harus ada kolaborasi, bukan dominasi. Pembangunan itu tidak hanya oleh negara, tapi juga oleh rakyat,” pungkasnya.(Yul)
