LABUHA, BeritaLima.com, MALUKU UTARA – Pembangunan gedung rektorat Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha di Halmahera Selatan, Maluku Utara, disoal. Proyek yang dianggarkan sejak 2016 lalu itu tak tuntas pembangunannya hingga kini. Padahal anggaran pembangunannya mencapai Rp 4,42 miliar.
Proyek gedung rektorat itu dikerjakan melalui Dana Alokasi Umum. PT Citra Putera Laterang menjadi pihak pelaksananya. Namun hingga melewati batas masa kerja 144 hari kalender, pembangunannya justru terbengkalai.
Total anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Halsel untuk STP Labuha terbilang besar. Pada 2016, selain pembangunan gedung rektorat, Pemkab juga mengalokasikan Rp 126 juta untuk pengawasan gedung rektorat. CV Griya Asri Consultant menjadi pemenang tendernya.
Tahun-tahun sebelumnya, Pemkab juga konsisten mengucurkan dana untuk kampus yang memiliki tiga program studi itu. Misalnya pada 2013 dialokasikan anggaran Rp 496,8 juta untuk pembangunan ruang kelas. Proyek ini ditangani CV Anunta Sasama.
Lalu pada 2015 Pemkab kembali menyediakan anggaran sebesar Rp 179,13 juta untuk perencanaan teknis pembangunan gedung rektorat. Dimana CV Maha Karya Desain dipercaya sebagai perencananya.
Anggota Komisi II DPRD Halsel Muhammad Likur Latif membenarkan jika pembangunan gedung rektorat STP dibiayai daerah. Bahkan menurutnya anggaran total yang dihibahkan untuk STP pada 2016 mencapai Rp 16 miliar. “Rp 16 miliar itu yang bermasalah, bahkan pembangunan belum rampung hingga saat ini,” tuturnya kepada BeritaLima.com, Senin (12/3/2018).
Pernyataan Likur disangsikan koleganya, Ketua Komisi I DPRD Halsel Abdullah Majid. Menurut Abdullah, pada tahun 2016 Pemda Halsel memberikan bantuan dana hibah tak mencapai angka Rp 16 miliar. “Setahu kami, angka itu terlalu besar,”katanya.
Bahkan sejak dua tahun terakhir, sambung Abdullah, Pemda sudah menghentikan pembiayaan terhadap pembangunan STP.
“Tidak ada masalah dalam pekerjaan, hanya saja daerah sudah tidak lagi membiayai,” ujarnya.
Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran, daerah memikul beban yang terlalu berat jika ditambah dengan membiayai STP. Lagipula, katanya, perguruan tinggi bukanlah kewenangan kabupaten. “Perguruan tinggi justru tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah membantu sesuai kemampuan keuangan, tak boleh memaksakan kondisi,”tegas Abdullah.
Dia menambahkan, jika ditotalkan secara keseluruhan anggaran Pemkab untuk STP sejak kampus tersebut didirikan pada 2007 hingga 2016 sudah mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kalau dihitung-hitung dari awal sudah puluhan miliar sebab bukan hanya anggaran pekerjaan pembangunan STP tetapi mahasiswanya juga dibiayai daerah,”terangnya.
STP Labuha sendiri merupakan yayasan milik keluarga Kasuba. Perguruan tinggi ini didirikan pada masa pemerintahan Bupati Muhammad Kasuba, tepatnya pada 3 Juli 2007. Kampus yang terletak di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur ini telah terdaftar ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Dikutip dari situs ayokuliah.com, STP Labuha memiliki tiga prodi yakni S1 Agribisnis, Kehutanan, dan Perikanan. Ketiganya mengantongi akreditas C. Sementara jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di situ berjumlah 1.582 orang dengan dosen tetap hanya sebanyak 16 pengajar.(iel)
