JAKARTA, Beritalima.com– Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Posisi tersebut sebelumnya tidak ada di kementerian itu.
Keputusan Jokowi itu, jelas pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga tentu mengejutkan banyak pihak mengingat saat ini negara sedang kesulitan keuangan.
“Dalam kondisi seperti itu, seharusnya negara berhemat agar rencana pembangunan tidak terganggu. Bahkan atas nama penghematan, PNS harus menerima THR dan Gaji 13 tidak penuh. Para PNS harus menerima keputusan itu meski harus mengelus dada,” kata pengamat ini ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Sabtu (5/6) pagi.
Dengan bertambahnya wakil menteri, lanjut pria yang akrab disapa Jamil ini, otomatis anggaran akan bertambah untuk Kemenpan RB. Padahal sebelumnya sudah ada 15 wakil menteri yang tersebar di 14 kementerian.
Ini artinya, kehadiran wakil menteri sungguh-sungguh membebani APBN.
Dapat dibayangkan berapa anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk para wakil menteri. “Anggaran yang dikeluarkan negara tampaknya sangat tidak sebanding dengan kinerja mereka,” kata Jamil.
Bahkan publik hingga saat ini tidak mengetahui apa yang dikerjakan para wakil menteri. Publik hanya tahu kementerian yang memiliki wakil menteri kinerjanya juga tidak menonjol.
Kementerian BUMN misalnya, yang mempunyai dua wakil menteri, toh kinerja biasa saja. Bahkan belakangan diketahui ada BUMN yang mengalami kerugian triliunan. Contoh Garuda Indonesia, maskapai penerbangan kebanggaan Indonesia,” kata Jamil.
Saya melihat, penambahan wakil menteri sengaja diberikan kepada relawan atau tim sukses yang belum kebagian jabatan. “Mereka hanya untuk duduk manis menikmati kursi empuk, bukan untuk meningkatkan kinerja kementerian. Belum pernah ada wakil menteri sebanyak seperti sekarang sejak Indonesia merdeka,” kata Jamil.
Hal tersebut, kata Jamil tentu bertentangan dengan ucapan yang sering dilontarkan Jokowi. Kata Jokowi, dia menginginkan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. “Kalau hal itu benar diterapkan Jokowi, seharusnya semua menteri yang mendampinginya masuk kriteria luar biasa. Menteri seperti itu tentu tidak membutuhkan wakil menteri.”
Apalagi di setiap kementerian sudah ada Sekjen dan Dirjen. Mereka dapat melaksanakan fungsi dan tugas wakil menteri. Karena itu, sesungguhnya secara fungsional jabatan wakil menteri tidak diperlukan.
“Sekjen dan Dirjen dapat mengerjakannya dengan baik. Bahkan kompetensi mereka bisa jadi lebih baik daripada wakil menteri yang ditunjuk secara politis, ucap Dekan Fakultas Komunikasi Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fikom IISIP) Jakarta 1996-1999.
Atas dasar itu, Jokowi sebaiknya meniadakan jabatan wakil menteri, bukan malah menambah. Hal ini makin urgen mengingat keuangan negara yang lagi senin kemis. “Masalahnya, apakah Jokowi berani melakukan itu? Saya melihat, secara politis, Jokowi tidak akan melakukan itu,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
