JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin Ak mengingatkan janji Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan membentuk Indonesia Incorporated beberapa waktu lalu.
Realisasi hal itu, ungkap Amin kepada Beritalima.com usai Rapat Kerja (Raker) Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, Selasa (8/12) sore, bisa sejalan dengan diberlakukannya kerjasama dagang antara negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jepang (AJCEP).
Raker Komisi VI DPR Menteri Perdagangan itu menyepakati perubahan Perjanjian AJCEP yang sebelumnya baru mencakup elemen perdagangan barang menjadi diperluas dengan memasukkan tiga Bab baru terkait Perdagangan Jasa, Movement of Natural Persons (MNP), dan Investasi ke dalam Perjanjian AJCEP.
Menurut Amin, sejumlah BUMN antara lain di bidang infrastruktur, telekomunikasi, aviasi, pangan dan perikanan dapat memanfaatkan kerjasama dagang tersebut, termasuk pengiriman tenaga kerja terampil spesifik yang menguasai teknologi di bidang itu. Setiap tahun Jepang membutuhkan tenaga kerja terampil lebih dari 300 ribu orang akibat fenomena menurunnya jumlah penduduk usia muda di sana.
Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang mengungkapkan, dua tahun lalu, seperempat pekerja konstruksi Jepang berusia 60 tahun atau lebih. Sedangkan penduduk berusia 15-29 tahun hanya menyumbang 11,0 persen dari angkatan kerja.
Dengan tren penuaan angkatan kerja, sektor konstruksi Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja serius beberapa tahun ke depan. “Ini kesempatan bagus, kita harus mempersiapkan dan berdayakan tenaga kerja yang bisa memenuhi kebutuhan dan persyaratan Jepang maupun negara ASEAN.”
Amin berharap, Kementerian BUMN segera merealisasikan Indonesia Incorporated yang akan menyiapkan BUMN-BUMN agar bisa bersaing di kancah global. Pemanfaatan kerjasama dagang antara Indonesia dengan berbagai negara mendapat dua manfaat sekaligus. Pertama, memperkuat bisnis BUMN sehingga kontribusinya bagi pendapatan negara meningkat. Kedua, terciptanya lapangan kerja, khususnya tenaga kerja terampil melalui proyek-proyek BUMN di mancanegara.
“Pascaresesi ekonomi, salah satu sektor pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama adalah penciptaan lapangan kerja. BUMN harus memanfaatkan momentum kerjasama dagang ini untuk menjadi ujung tombak penciptaan lapangan kerja,” beber wakil rakyat dari Kabupaten Jember dan Lumajang tersebut.
Menurut Amin, lainnya yang dibahas Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan adalah kerjasama dagang dengan Mozambik. Negara di Afrika Tenggara itu selama ini mengimpor antara lain produk kelapa sawit dan turunannya, produk perikanan, pertanian, kertas dan tekstil. “Kita harus maksimal memanfaatkan peluang ini, bukan hanya koordinasi antar kementerian terkait, namun juga antara pemerintah pusat dan daerah.”
Banyak potensi komoditas unggulan daerah yang bisa ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi persyaratan ekspor serta diberikan kemudahan proses perizinannya. Amin juga meminta agar produk usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia bisa memanfaatkan kerjasama dengan Mozambik ini.
“Pemerintah harus serius menciptakan pasar dan memfasilitasi UMKM agar produknya bisa merambah ke mancanegara. Hal yang paling dibutuhkan bagi UMKM untuk bangkit saat ini adalah jaminan pasar dan akses pemasaran produk mereka,” kata Amin.
Lebih lanjut dikatakan, kerjasama dagang yang dijalin Indonesia, baik dengan ASEAN, Jepang maupun Mozambik harus berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil, pekerja, maupun petani.
“Pemulihan daya beli masyarakat saat ini masih belum berjalan dengan baik, padahal daya beli masyarakat menjadi salah satu kunci penting agar Indonesia keluar dari jurang resesi ekonomi saat ini,” demikian Amin Ak. (akhir)
