SURABAYA, Beritalima.com|
Polemik yang membelenggu terkait pembelajaran daring, kian menuai banyak permasalahan di masyarakat. Bukan saja karena para orang tua sudah jenuh dan lelah membimbing belajar putra-putrinya, tapi juga beban biaya internet di masa pandemi Covid-19 ini sangat menyusahkan mereka. Karena itu banyak orang tua protes agar pemerintah sesegera mungkin melakukan pembelajaran tatap muka.
Menanggapi hal tersebut, wakil ketua komisi A DPRD provinsi Jatim Hadi Dediansyah S.Pd MHum menyampaikan pendapatnya. Menurut politisi partai Gerindra ini, pemerintah jangan tarik ulur untuk sesegera mungkin melaksanakan pembelajaran tatap muka.
“Kalau sudah direncanakan, harus sesegera mungkin dilaksanakan. Pembelajaran tatap muka ini penting, disamping untuk meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas, juga untuk memberikan kegiatan positif kepada anak-anak. Kalau dibiarkan terlalu lama, anak-anak menjadi jenuh, dan orang tuanya juga lelah karena harus ngurus rumah tangga, mencari nafkah, ditambahi menjadi guru bagi anak-anaknya tentu ini merepotkan,” terang Dedy, panggilan akrab Hadi Dediansyah. Kamis (6/5/2021)
Dalam acara penyerapan Aspirasi Masyarakat tahap 2 tahun 2021 ini, Dedy mengunjungi masyarakat yang bermukim di daerah Putat Gede. Kunjungan tersebut mendapatkan atensi masyarakat, terutama karena masyarakat ingin menyampaikan keluhannya yang sudah lama ingin diungkapkan.
“Masalah Sekolah ini sangat klasik. Terutama karena ada kebijakan zonasi. Di 14 kecamatan di Surabaya, tidak memiliki Sekolah SMAN dan SMKN. Tentu saja ini sangat merugikan masyarakat. Sementara di kecamatan Gubeng ada 4 SMAN dan 2 SMKN,” sambung Dedy.
Dedy mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan gubernur ibu Khofifah Indar parawansa untuk mengalokasikan anggaran penambahan Sekolah SMAN dan SMKN di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki Sekolah SMAN dan SMKN.
“Kita sudah berupaya agar masyarakat mendapatkan keadilan dalam pendidikan. Pendidikan harus merata. Semua masyarakat berhak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah SMAN dan SMKN. Jadi kita terus mendesak agar pemerintah sesegera mungkin mengimplementasikan program TisTas (Gratis Berkualitas),” lanjutnya.
Dedy Berharap rencana pembelajaran tatap muka tidak ditunda-tunda, karena hampir semua Sekolah sudah memiliki fasilitas Prokes 3 M(Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci tangan menggunakan sabun).
“Disamping itu, masyarakat Surabaya sudah disiplin mentaati Prokes. Dan juga pemerintah provinsi Jatim segera membuat alokasi anggaran pembangunan SMAN dan SMKN. Sehingga semua lapisan masyarakat bisa menikmati program TisTas,” pungkasnya.(Yul)
