SURABAYA, Beritalima.com |
Banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait sulitnya menjadi PNS ( Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) di wilayah mereka, menyulut keprihatinan Anggota DPRD provinsi Jatim, Hadi Dediansyah SPd MHum. Meskipun berupaya, para calon ASN ini hampir tidak ada yang lolos ujian.
Menanggapi polemik tersebut, wakil ketua komisi A DPRD provinsi Jatim ini meminta kepada pemerintah daerah agar membuat kebijakan untuk bisa menampung warga mereka sendiri menjadi ASN atau PNS.
“Masyarakat sudah jenuh menjadi tenaga outsourcing yang rentan dengan berbagai permasalahan dengan stakeholder. Mereka ingin menikmati hasil pajak mereka dengan menjadi PNS atau ASN. Memang seharusnya pemerintah daerah mulai memikirkan hal ini. Seharusnya para PNS atau ASN di wilayah tersebut, direkrut dari daerahnya sendiri,” tegas politisi partai Gerindra ini.
Usulan ini sudah lama menjadi target Hadi Dediansyah atau yang akrab dipanggil Dedy ini. Karena itu, saat melaksanakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat tahap 2 tahun 2021 di daerah Jarsongo Kali II, Dedy memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Berbagai persoalan masyarakat harus ditampung, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah agar segera diselesaikan.
Dedy berharap, pemerintah bersikap adil dan bijaksana. Warga di wilayahnya juga harus mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi ASN atau PNS.
“Pemerintah daerah harus berani membuat kebijakan tersebut. Sudah bukan rahasia lagi jika panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil sudah dipesan oleh para oknum. Sehingga kesempatan untuk warga lokal tidak ada. Panitia penerimaan pegawai negeri sipil bukan orang Surabaya. Jadi lucu juga jika warga Surabaya hampir tidak ada yang diterima saat menjalani ujian penerimaan CPNS. Orang Surabaya gak mungkin bodoh. Mereka orang yang pinter-pinter. Sekolah kita berkualitas. Baik SMA SMK maupun perguruan tinggi, Sekolah yang ada di Surabaya tidak pernah kalah bersaing dengan daerah lain. Herannya, ketika ujian seleksi penerimaan CPNS kok gak ada yang lolos,” keluhnya.
Dedy meminta, pemerintah daerah harus tanggap untuk membuat kebijakan bagi warganya.
“Kita harus berani melawan KKN. Harus berani menerobos kebijakan mereka. Lindungi warga kalian. Sejahterakan masyarakat kalian. Karena jika masyarakat kita makmur sejahtera, maka tugas-tugas yang lain menjadi lebih mudah,”pungkasnya.(Yul)