SURABAYA, beritalima.com|
Penyerapan Aspirasi Masyarakat tahap II tahun 2023 yang dilaksanakan oleh anggota DPRD provinsi Jatim, Hadi Dediyansyah SPd MHum bukan sekedar mendengarkan keluhan berbagai permasalahan yang menghimpit warga Demak Jaya, kecamatan Bubutan ini. Namun juga memberikan solusi agar warga tersebut bisa merasakan kehadiran sosok wakil DPD partai Gerindra Jatim ini.
Seperti yang disampaikan oleh Cak Dedy, panggilan akrab Hadi Dediyansyah, usai melakukan Reses.
“Yang menarik di daerah Demak Jaya ini, adalah masalah tanah, dimana beberapa warga merasa cemas dan was-was jika sewaktu-waktu tempat tinggal mereka dirampas oleh orang lain,” ucapnya.
Cak Dedy menyesalkan bahwa di era kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai 78 tahun ini masih terjadi permasalahan tanah yang tak kunjung usai.
“Tempat tinggal warga Demak ini masih menjadi polemik, bahkan ada sengketa antara warga dengan pemilik yang notabennya pemilik ini siapa, warga juga tidak tahu. Dalam hal ini kami akan memberi solusi ketika sudah ganti kepemimpinan di Surabaya ini.
Kami berjanji akan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, pendidikan dan persoalan-persoalan tempat tinggal,” terangnya.
Cak Dedy menegaskan bahwa negara Indonesia sudah merdeka, janganlah masyarakat yang sudah memiliki banyak masalah ini, dibebani oleh permasalahan yang lebih berat. Permasalahan tanah ini menjadi momok yang menakutkan warga.
“Persoalan ini adalah menyangkut struktur perubahan, semuanya bisa diselesaikan asal pimpinan itu memanggil semua pihak, baik itu yang diklaim tanahnya atau yang mengklaim tanahnya. Saya rasa kalau demi masyarakat ya sesuai dengan arahan bapak presiden Jokowi, ketika ada sengketa warga dengan perusahaan, kita harus komitmen berpihak kepada warga, ini anjuran dari Presiden. Makanya nanti kalau kepemimpinan ke depan adalah pak Prabowo, semuanya kita selesaikan dan tidak akan ada warga yang merasa dirugikan. Karena warga ini adalah pemilik sah negeri ini,” tandasnya.
Anggota komisi D DPRD provinsi Jatim ini menuturkan bahwa warga ini punya hak penuh terhadap negeri ini, Jadi jangan sampai warga ini menjadi penonton di negeri sendiri.
“Menurut keluhan warga tadi, disini masih sering terjadi banjir. Bahkan setiap musim penghujan, dipastikan kampung ini akan terkena banjir. Saya rasa ya pemerintah kota maupun pemerintah Jawa Timur harus memberikan solusi, tentunya pada saat banjir pemimpin harus betul-betul turun untuk mencari akar persoalannya. Karena tanpa adanya kita turun langsung pada situasi banjir tersebut, kita tidak akan bisa menyelesaikan. Fakta di lapangan harus kita kuasai. Jadi harapan kedepan untuk menyelesaikan kasus banjir di Surabaya, ya mudah-mudahan saya dipercaya oleh masyarakat Surabaya untuk menjadi pemimpin. Saya akan turun pada saat Surabaya tergenang oleh air
hujan dan mengganggu aktivitas warga,” sambungnya.
Cak Dedy juga menyoroti keluhan masyarakat terkait pendidikan. Setiap menjelang PPDB, seluruh rakyat Indonesia dilanda kegelisahan, kepanikan, keresahan, stress. Sangat ironis, karena Indonesia ini menjamin masyarakat Indonesia memperoleh hak yang sama dibidang pendidikan. Dan itu dijamin oleh undang-undang.
“Kenyataannya, sektor pendidikan masih mengalami persoalan yang sangat serius, karena setiap tahun, selama bertahun-tahun belum terselesaikan. Harapan kami nanti ke depannya walikota harus berkolaborasi dengan gubernur, karena level tingkat SMA ini adalah wilayahnya provinsi. Yang dimaksud kolaborasi ini kalau kita punya lahan silahkan provinsi yang membangun gedung SMAN dan SMKN bersama segala fasilitasnya. Ini namanya pemerataan di dunia pendidikan. Jangan sampai anggaran 20% dari APBD maupun APBN tapi rakyat tidak bisa menikmati, padahal pendidikan ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Bahkan nanti kalau Pak Prabowo presiden, dan saya menjadi walikota, InsyaAllah semuanya akan kita selesaikan untuk kepentingan masyarakat Surabaya,” pungkasnya.(Yul)
