SURABAYA, beritalima.com|
Anggota DPRD provinsi Jatim Hadi Dediyansyah SPd MHum mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja pemerintah kota Surabaya. Mengingat Surabaya menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta, namun pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini hanya terfokus di tengah kota, sementara daerah pinggir seperti tidak tersentuh oleh program-program Pemkot Surabaya.
Bukan hanya itu, ternyata sebagian besar masyarakat pinggir yang notabene berprofesi sebagai pedagang tersebut, tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa.
“Ini sangat memprihatinkan, terutama untuk daerah-daerah pinggiran Surabaya, terutama di wilayah timur dengan wilayah barat ini sangat masih butuh perhatian, karena daerah-daerah pinggiran ini ya walaupun pinggiran tapi ini kan bagian dari kota metropolis. Jadi artinya bahwa pembangunan yang diterapkan untuk Surabaya, kalau menurut visi saya ya pembangunan yang merata, terutama untuk bicara infrastruktur,” terang wakil ketua DPD partai Gerindra Jatim ini.
Pria yang penuh energik dan berparas tampan ini menuturkan,
tidak ada jalur yang tidak bagus untuk daerah Surabaya barat artinya karena apapun alasannya salah satu jalan ini sebagai penentu mempermudah rotasi pergerakan perekonomian di Surabaya.
“Jadi kalau jalannya mulus, jalannya baik, jalannya bagus, otomatis pergerakan perekonomian di Surabaya itu akan semakin lancar, kemudian terkait dengan pembangunan SDM ini juga kita sebenarnya anak-anak mampu berkarya, mampu berpikir tetapi kesempatan sampai sekarang belum pernah diberikan kepada anak-anak kita, terutama saya melihat lapangan pekerjaan anak-anak kita ketika bertarung masuk menjadi PNS ini, kendalanya sangat besar sekali, karena mesti kalah dalam pertarungan rekrutmen PNS dari daerah lain,” tandasnya.
Anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini menyebutkan di sini dibutuhkan seorang leader sebagai pemimpin di Surabaya, seorang pemimpin harus punya hak preogratif, Karena bagaimanapun juga bicara otonomi daerah terkait dengan undang-undang otonomi daerah nomor 23 ini memberi keleluasaan, memberi kesempatan, memberi wewenang kepada Kepala Daerah yang mestinya harus diambil peran itu.
“Artinya untuk memeratakan kemampuan kekuatan dari diri Surabaya itu sendiri, jangan sampai anak-anak kita, yang notabene adalah anak-anak Surabaya asli, ternyata tidak ada kesempatan untuk menduduki jabatan di pos-pos tertentu di Surabaya. Saya berharap bahwa anak-anak Surabaya ini bisa menjadi bagian dari pembangunan, karena cikal bakalnya Surabaya adalah anak-anak Surabaya, bukan orang lain,” tegasnya.
“Jadi Surabaya mau bagus, Surabaya mau maju, semua apa kata orang Surabaya itu sendiri. Jangan sampai peran orang yang hanya memanfaatkan Surabaya kemudian mengambil alih, dijadikan pemimpin. Saya berharap Surabaya tidak menjadi Jakarta, yang dikemudian hari akan menyingkirkan warga Surabaya asli, seperti yang dialami oleh suku bangsa Baduwi, orang Betawi ini disingkirkan dan digantikan oleh orang asing yang bukan penduduk asli Jakarta. Saya tegaskan, saya tidak mau warga asli Surabaya tersingkir,” pungkasnya.(Yul)
