SURABAYA, beritalima.com|
Berangkat pada kebijakan pemerintah yang tidak memihak dan tidak mengindahkan otonomi daerah, Cak Dedy, panggilan akrab Hadi Dediyansyah SPd MHum mengaku prihatin. Selama ini yang menduduki jabatan fungsional sebagai PNS, notabene adalah orang asing, bukan arek-arek Suroboyo. Padahal pejuang yang bertarung dengan para penjajah, yang mengorbankan nyawa, harta dan juga keluarga, adalah arek-arek Suroboyo.
Ketidakadilan ini mengusik pikiran wakil ketua DPD partai Gerindra Jatim ini. Sebagai warga Surabaya asli, Cak Dedy memimpikan bahwa seharusnya pemerintah memberikan kesempatan kepada warga Surabaya untuk mengelola daerahnya sendiri. Karena itu, Cak Dedy bercita-cita dikemudian hari nanti, Surabaya harus dipimpin oleh warga Surabaya sendiri. Karena mereka adalah pewaris dari pejuang-pejuang yang sudah gugur membela Surabaya.
Dalam kesempatan bertemu dengan masyarakat warga Surabaya, Cak Dedy menyampaikan uneg-unegnya ini.
Cak Dedy mengupas tuntas tentang cita-citanya agar suatu saat nanti, impian untuk mendudukkan arek-arek Suroboyo ini di tempat semestinya, sebagai hak untuk mengelola Surabaya dengan kearifan lokal yang
mereka miliki, bisa terwujud.
“Saya terpilih menjadi anggota dewan pun tidak terduga, berangkat dari pengalaman sejarah saya, bahwa arek-arek Suroboyo harus diberikan kesempatan untuk mengelola Surabaya sebagai tanah kelahiran mereka sendiri. Jangan sampai arek-arek Suroboyo hanya menjadi penonton, karena Surabaya dikemudian hari dikelola oleh orang yang bukan kelahiran Surabaya. Saya berharap agar hal tersebut jangan sampai terjadi. Surabaya harus dipimpin oleh orang Surabaya, dikelola oleh pemimpin yang lahir dari besar di Surabaya,” tandasnya.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini saat melaksanakan wawasan kebangsaan (WasBang) di hotel Tunjungan Surabaya. Cak Dedy akan berupaya agar cita-citanya tersebut diperjuangkan bersama-sama dengan masyarakat warga Surabaya.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri, saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya membutuhkan panjenengan semua, yang memiliki visi dan misi serta cita-cita yang sama, mari kita bersama-sama berjuang untuk mendapatkan hak otonomi kita. Kita mempunyai hak untuk menjadi pemimpin di daerah kita ini, kita juga mempunyai wewenang dan kebijakan untuk menjadikan anak-anak kita sebagai pemimpin di Surabaya. Setidaknya 50 persen PNS di pemerintah kota Surabaya, adalah anak-anak kita,” pungkasnya.(Yul)
