SURABAYA, beritalima.com | Plh. Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Prov. Jatim Heru Tjahjono mengatakan, urgensi pembangunan tol trans Madura tidak boleh merubah fungsi pulau garam itu sendiri. Apalagi, pulau Madura memiliki produktifitas hasil garamnya yang melimpah.
“Saya nitip betul pembahasan pembangunan tol trans Madura jangan sampai merubah fungsi Pulau Madura sebagai Pulau Garam, meskipun nantinya akan mendongkrak sektor perekonomian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatnya jika terwujud,” ungkap Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat membuka Focus Group Discusion (FGD) dengan tema Urgensi Pembangunan Tol Trans Madura di Kampus Unitomo Surabaya, Kamis (16/9).
Menurut Heru, masyarakat Madura terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di wilayahnya. Salah satu langkahnya yakni dengan menggagas adanya tol trans Madura yang bertujuan untuk memberikan konektivitas satu daerah dengan daerah lain di pulau Madura, dari Kab. Bangkalan- Kab. Sumenep.
“Untuk itu yang perlu diperhatikan yakni jangan sampai mengubah fungsinya, itu saja,” tegasnya.
Plh. Sekdaprov menyatakan, kekayaan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Madura begitu besar, utamanya dari hasil garam yang diibaratkan emas nya orang Madura.
Untuk itu, apabila pembangunan tol trans Madura nantinya akan terwujud, Heru sapaan akrabnya berpesan agar wilayah sentra-sentra garam dapat dikoneksikan dengan keberadaan tol. Begitu juga, jangan sampai mengganggu alih fungsi lahan produksi dari garam.
“Lahan lahan produksi garam tidak boleh pindah. Tata ruang dan tata guna lahan harus diperhatikan,” ujarnya.
Secara prinsip, Pemprov Jatim menyambut baik urgensi pembangunan tol trans Madura yang akan memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bahkan Pemprov Jatim pun akan memfasilitasi setiap diskusi maupun pertemuan untuk membahas masalah tersebut jika nantinya pembangunan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat.
“Kami siap memfasilitasi apa yang dibutuhkan di masa pembahasan pembangunan tol trans Madura ini,” jelasnya.
Sementara mewakili Menkopolhukam RI, Staf Khusus Bidang Sosial dan Politik Menkopolhukam RI Dr. H. Imam Marsudi menyampaikan, bahwa pada prinsipnya pemerintah mendukung seluruh upaya masyarakat Madura untuk mewujudkan tol trans Madura selama memberikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Namun, dirinya tidak menginginkan keberadaan tol trans Madura yang diharapkan menjadi beban masyarakat dan negara. Sehingga, keberadaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
“Pak Menko berpesan, apapun yang dilakukan untuk Madura muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Madura. Terpenting apa yang dilakukan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura,” tegasnya.
Pemerintah pusat, lanjutnya, juga sudah berupaya menggagas pelebaran jalan di kawasan exit Suramadu (Surabaya-Madura) menuju ke Blega maupun Tanah merah dengan melebarkan jalan akibat terdapat pasar yang mengakibatkan kemacetan.
“Semoga FGD ini bisa memberikan hasil terbaik. Semua harus dihitung apakah keberadaan tol ini nantinya menimbulkan kontroversi atau manfaat bagi masyarakat. Karena pembangunan jalan tol membutuhkan dana yang tidak sedikit,” terangnya. (*).
