MADIUN, beritalima.com- Pembangunan fisik di Kota Madiun, JawaTimur, cukup on the track. Sebanyak 165 pekerjaan fisik sudah selesai tender. Ratusan pekerjaan tersebut tengah dalam proses. Bahkan, beberapa diantaranya sudah hampir selesai. Begitu juga dengan 303 pekerjaan lain yang melalui penunjukkan langsung dan e-purchasing. Sudah dalam proses pengerjaan.
‘’Sampai saat ini pekerjaan (fisik) yang ada hampir 500 titik baik yang APBD murni maupun PAK (APBD Perubahan). Semuanya berjalan sesuai jadwal,’’ kata Walikota Madiun, H. Maidi, saat evaluasi kegiatan fisik konstruksi dan laporan realisasi keuangan triwulan III 2019, Kamis 10 Oktober 2019.
Walikota tak membantah ada beberapa anggaran yang belum terserap maksimal padahal pekerjaan sudah selesai. Namun, jumlahnya tidak besar. Hanya sekitar 10 persen. Hal tersebut membuat penyerapan terlihat belum besar. Padahal secara pekerjaan sudah lebih besar. Penyerapan bergantung kepada rekanan terkait. Pihaknya hanya dapat menghimbau kepada rekanan untuk segera menyelesaikan administrasi sejumlah pekerjaan yang telah rampung itu.
‘’Rekanan harus berkualitas dan professional. Artinya, pekerjaan harus sesuai perencanaan. Tatkala itu dilakukan saya optimis pekerjaan akan bagus,’’ tegasnya.
Selain itu, walikota menegaskan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum jatuh tempo. Rentang waktu dalam kontrak tentu sudah dihitung dan dipertimangkan sebelumnya. Tidak boleh molor. Bahkan, jika hujan sekalipun. Pasalnya, kondisi alam seperti hujan sering dijadikan alasan. Hal itu tentu tidak dibenarkan.
‘’Rekanan tetap harus menyelesaikan sesuai dengan jadwal. Kalau tidak, ya siap-siap kena pinalti. Semua pekerjaan akan saya evaluasi,’’ tandasnya.
Kegiatan ini, sengaja menghadirkan rekanan proyek fisik. Kegiatan evaluasi melalui Bagian Administrasi Pembangunan Kota Madiun tersebut juga menghadirkan petugas kejaksaan dan kepolisian sebagai narasumber. Kedua lembaga tersebut memang terlibat dalam Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Madiun.
Walikota mengingatkan, TP4D bukan sebagai bumber bagi rekanan. Namun, pendamping agar pekerjaan berjalan lancar dan independen. Artinya, tidak ada tekanan dari pihak manapun.
‘’Saya juga akan membentuk tim khusus untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait pembangunan. Tim akan langsung berkoordinasi dengan OPD terkait agar masalah segera tertangani,’’ pungkasnya. (Kominfo. Editor: Dibyo).
H. Maidi (atas).
