JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan mengaku prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani, bahkan pada April lalu mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.
Atas situasi itu, menurut wakil rakyat di Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini, Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan intervensi saat Covid-19 untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah terjamin.
Hal ini diungkapkan Johan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/7) siang mengingat saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi beras telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga Gabah Kering Panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah.
Politisi PKS ini mengatakan, perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan bulan yang sama tahun sebelumnya menunjukkan kurva penurunan. “Pada tingkat petani kualitas GKP turun 3,7 persen dan untuk Gabah Kering Giling (GKG) mengalami penurunan 15,08 persen. Demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan 5,3 persen,” urai Johan.
Karena itu, Johan mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan Harga Dasar Gabah/Beras pembelian pemerintah sebagai strategis masa pandemi Covid-19 untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun ini karena realitas di lapangan selalu ditemukan harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah. Insiden anjloknya harga gabah, kata Johan, selalu terjadi saat musim panen. Hal ini merugikan petani.
Pemerintah harus segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani agar tidak dirugikan. Umumnya petani menjual gabah dalam bentuk GKP dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras. “Seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP sebagai instrument penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil, ucap Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintahan Jokowi agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi dalam negeri meningkat tajam karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.
“Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petaniadalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani,” papar Johan.
Johan berpandangan, saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan.
“Saya juga berpendapat, pemerintah mesti mewajibkan Bulog menyalurkan program Bansos pada masa pandemic ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan,” demikan H Johan Rosihan ST. (akhir)
