SURABAYA, Beritalima.com-
Anggota Komisi D DPRD provinsi Jawa Timur Harisandi Savari, menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur jalan di pulau Madura bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Harisandi menyoroti korelasi erat antara kualitas jalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, jalan yang mantap akan menurunkan biaya logistik dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal Madura.
”Infrastruktur jalan adalah elemen vital. Ketika akses jalan berkembang, daerah yang sebelumnya terisolasi akan terhubung dengan pasar. Petani dan nelayan kita bisa menjual hasil bumi mereka dengan lebih efisien,” ujar Harisandi.
Sebagai anggota komisi yang membidangi pembangunan, legislator asal Dapil Madura ini juga aktif menyuarakan perluasan koridor Bus Trans Jatim. Ia mengungkapkan banyaknya aspirasi masyarakat (DM) yang meminta penambahan halte, terutama di wilayah Bangkalan hingga ke area kampus seperti UTM.
”Bus Trans Jatim dengan tarif terjangkau (Rp2.500 untuk pelajar dan Rp5.000 untuk umum) memberikan efek luar biasa bagi mobilitas kerja masyarakat. Kami akan terus berkomunikasi dengan mitra terkait agar layanan ini bisa bergeser lebih ke timur Madura,” sambungnya.
Meski akses di sekitar Jembatan Suramadu sudah cukup baik, Harisandi memberikan catatan kritis terhadap kondisi jalan di pelosok Madura yang masih mengalami ketimpangan.
Banyak jalan pedalaman yang sempit dan rusak, sehingga menghambat potensi pariwisata dan distribusi hasil pertanian.
”Potensi ekonomi kita, terutama di sektor pariwisata religi dan pantai, belum optimal karena kendala akses. Kami di Komisi D terus mengingatkan Pemprov Jatim agar pelayanan infrastruktur ini diutamakan,” tegas Bendahara fraksi PKS DPRD provinsi Jatim ini.
Harisandi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembagian kewenangan jalan. Ia menjelaskan bahwa tidak semua kerusakan jalan adalah tanggung jawab Provinsi. Ada bagian yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Desa.
”Banyak warga mengadu ke saya soal jalan desa yang rusak puluhan tahun. Di sini pentingnya masyarakat paham mana yang kewenangan Provinsi dan mana yang Desa/Kabupaten, agar aspirasi bisa disalurkan dengan tepat,” jelasnya.
Harisandi mengajak seluruh masyarakat Madura untuk turut serta menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah dibangun. Ia berkomitmen akan terus berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan hak masyarakat Madura mendapatkan infrastruktur yang layak demi kemajuan ekonomi bersama.(Yul)
