PALEMBANG, BeritaLima. Com –
Membahas Jawaban Plh. Walikota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang. 31/07/2018
Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang. dalam rangka penyampaian jawaban. tanggapan dan penjelasan Pemerintah Kota Palembang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018.
Sebelum kami menyampaikan jawaban, tanggapan dan penjelasan, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada F raksi-Fraksi atas pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018.
Untuk itu, izinkan kami menyampaikan jawaban, tanggapan dan penjelasan.
Terima kasih atas pemandangan umum Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Yang Terhormat Saudara H. M. Ali Sya’ban, SH,. M.Si. Untuk itu dapat kami tanggapi.
Terkait perencanaan penggunaan anggaran agar dilaksanakan secara transparan, maksimal, efektif dan elisien serta pelaksanaannya harus tepat waktu, hal ini akan menjadi perhatian kami.
Bahas APBD Perubahan 2018, Pemkot Palembang Usulkan Tambahan TPP Rp 110 Miliar
Selasa, 31 Juli 2018. Pendapatan daerah Kota Palembang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,33 persen atau senilai Rp 303. 593.829.324 (tiga ratus tiga milyar lima ratus sembilan tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
Kenaikan ini berasal dari penambahan asli daerah Rp 39.736.854.960 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), kemudian penambahan dari dan pertimbangan yang merupakan transfer dari pusat Rp 47.795.554.300 (Empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan penambahan dari pos pos lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 216.061.420.063 (dua ratus enam belas miliar enam puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu enam puluh tiga rupiah).
Hal ini disampaikan oleh PLH Walikota Palembang. H.Harobin Mastofa, pada rapat paripurna DPRD Kota Palembang, ruang raoat DPRD Kota Palembang.
Meski ada beberapa fraksi yang mempersoalkan jabatan Plh namun mayoritas fraksi menyetujui RAPBD Perubahan dilanjutkan untuk di bahas di komisi-komisi.
Dalam penjelasannya, H. Harobin mengatakan, terjadi juga peningkatan di pos belanja tidak langsung untuk kenaikan tambahan penghasilan PNS sebesar Rp 110.649.752.470. seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) selain itu, ada penambahan belanja subsidi UMKM sebesar Rp 723.510.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan penambahan belanja hebat sebesar Rp 4.912.372.500 (Empat miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta pengalihan bantuan stimulan perumahaan swadaya dari anggaran Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kumuh ke belanja bantuan sosial sebesar Rp 5.280.000.000 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
“Ada beberapa pos anggaran belanja tidak langsung yang meningkat, ” katanya.
Sementara itu, Adi Apriliansyah anggota dari fraksi PKS mengatakan, adanya usulkan kenaikan belanja tidak langsung TPP sebesar Rp 110 milyar bagian paket dari pembahasan Perda integritas.
Sehingga nantinya, dengan adanya peningkatan intensif pendapatan PNS tak ada lagi pungli atau lainnya.
“Jadi yang saya tahu ini adanya kenaikan biaya belanja tak langsung masih ada kaitannya dengan pembahasan Raperda integritas,” katanya.
Sebelumnya, pada April 2018 Pemkot Palembang telah menaikkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemkot Palembang.
Pemkot berdalih saat itu kenaikan TPP ini untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sehingga dibutuhkan kesejahteraan kepada para pegawai. Pungkasnya.
( Nn )
