SURABAYA, Beritalima.com-
Mulai 5 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Kebijakan ini membawa perubahan signifikan dalam perhitungan pajak kendaraan bermotor, sehingga pemprov Jatim harus kehilangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 4,2 triliun.
Sebagai mitra pemerintah, anggota DPRD provinsi Jatim Hartono mengakui jika sektor pajak kendaraan bermotor penghasil PAD terbesar. Karena itu, pihaknya berupaya untuk tetap mendapatkan pengganti PAD dari sektor lain.
Saat ini yang menjadi sorotan dalam meningkatkan PAD adalah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki oleh Pemprov Jatim.
“Saya kalau bicara ini ya konstruksinya tetap bagaimana kita mendorong agar PAD Jawa Timur itu naik, meskipun kondisi saat ini PAD yang dari kendaraan bermotor defisit Rp 4,2 triliun, seiring berlakunya obsen pajak. Meskipun sektor kendaraan bermotor ini turun, tapi tetap menjadi mendapatan porsinya yang paling besar daripada sektor lain,” terang Hartono.
Hartono tetap mendorong agar pemprov Jatim melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor ini.
“Salah satunya adalah dengan adanya pemutihan pajak bagi penunggak pajak. Momen ini dilakukan di bulan-bulan tertentu. Seperti di HUT Kemerdekaan RI, HUT pemprov Jatim, dan lain-lain. Dari pemutihan pajak ini, pemprov Jatim mendapatkan pemasukan yang lumayan besar,” sambungnya.
Selain itu, Hartono juga menyoroti
BUMD yang cukup banyak bersama anak perusahaannya.
Ada peningkatan modal bank BPR Jatim. Perda Bank BPR Jatim juga sudah disahkan.
“Yang dulunya bank perkreditan menjadi bank perekonomian, nanti menjadi bank umum. Sekarang
sektor yang lainnya seperti migas, ada Petrogas. Kemudian ada PWU, ada CGU dan lain sebagainya. Itu kita harapkan masing-masing bisa meningkatkan PAD-nya,” papar anggota komisi C DPRD provinsi Jatim ini.
Menurut Hartono, komisi C sudah
berkunjung ke masing-masing BUMD, baik induk maupun anak usahanya untuk melihat langsung permasalahan yang ada di sana seperti apa.
“Nah kesimpulan kami sementara ini yang terbesar faktornya adalah masalah pengelolaan. Ternyata masih banyak yang belum optimal. Karena itu kita berharap nanti ke depan BUMD kita betul-betul di tangan orang-orang yang punya kompetensi untuk menjalankan usaha tersebut,” tukasnya.
Hartono menyebutkan, proses rekrutmen nanti diharapkan siapapun yang ditunjuk oleh eksekutif menduduki posisi direktur utama maupun komisaris itu adalah orang-orang yang punya potensi untuk menjalankan usaha.
“Sebenarnya peran kami di komisi C ini untuk menjembatani mereka agar bisa saling menguatkan. Kita punya unit yang begitu banyaknya kita bisa mengkomunikasikan antar BUMD agar bisa saling menguatkanlah. Kami itu betul-betul sebagai Mitra, bukan sesuatu yang saling menutupi. Kita ingin tujuan kita sama bagaimana membuat BUMD kuat, maju dan mampu bersaing, sehingga menjadi cord bisnis yang menjanjikan. Dengan demikian, bila BUMD kita sehat, memiliki banyak pendapatan, maka tujuan utama kita dalam meningkatkan PAD bisa tercapai,” pungkasnya.(Yul)
