SURABAYA, Beritalima.com|
Mantan ketua komisi E DPRD provinsi Jatim Hartoyo SH MH mengajak masyarakat untuk selalu giat belajar, meskipun usianya sudah tidak memungkinkan untuk menempuh pendidikan formal. Program pemerintah wajib belajar 12 tahun, sebisa mungkin harus benar-benar diimplementasikan oleh masyarakat. Agar tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak memahami kemajuan teknologi. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh politisi partai Demokrat ini saat melaksanakan tugas penyerapan aspirasi masyarakat tahap I tahun 2022 di Simo Sidomulyo, kecamatan Sawahan, Surabaya.
Dalam sambutannya, Hartoyo menjelaskan panjang lebar tentang tugas-tugasnya sebagai anggota DPRD provinsi Jatim. Dalam paparannya, Hartoyo juga menyinggung bahwa pihaknya hanya sebagai Pelayan Masyarakat. Karena itu, Hartoyo berupaya semaksimal mungkin untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat.
“Saya ini hanya pelayan panjenengan semua. Saya duduk di kursi dewan, karena sampeyan yang memilih saya untuk mewakili apa-apa yang sampeyan inginkan untuk disampaikan kepada pemerintah,” terang Hartoyo.
Hartoyo mengungkapkan bahwa Dewan memiliki 3 tugas, yakni membuat Perda (Peraturan Daerah) yang tujuannya untuk memberikan payung hukum kepada masyarakat.
“Yang kedua adalah membuat anggaran. Anggaran ini harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat vital harus saya perjuangkan. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan eksekutif. Eksekutif itu adalah pemerintah yang membuat kebijakan,” sambung Hartoyo.
Jaring aspirasi yang diikuti sekitar 100 orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat tersebut, berlangsung seru dan meriah, meskipun waktu sudah beranjak semakin malam, diiringi hujan gerimis, namun atensi masyarakat tampaknya tidak terpengaruh oleh kondisi ini.
Dari diskusi dan dialog yang disampaikan, masyarakat mengeluhkan adanya aturan zonasi. Karena dari 31 kecamatan yang ada di wilayah Surabaya, 15 diantaranya tidak memiliki sekolah SMAN-SMKN, sehingga masyarakat merasa kebijakan zonasi tidak relevan untuk diterapkan.
Bahkan banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa diantara mereka, sejak diberlakukannya kebijakan Kemendikbud terkait SMA SMK menjadi kewenangan provinsi, banyak siswa yang mrotoli.
“Waktu SMA SMK ditangani Pemkot Surabaya, kita bersyukur karena sekolahnya gratis. Enggak ada iuran, enggak bayar apa-apa. Meskipun siswa SMK harus praktek, enggak dipungut biaya sepeserpun. Kemudian, SMA SMK diambil alih provinsi, kita keteteran. Terutama yang tidak bisa tercover zonasi karena rumah kita, di kecamatan ini tidak ada SMAN SMKN nya. Kita terpaksa nyekolahin anak-anak di SMA SMK swasta. Karena gak bisa mbayar, akhirnya gak bisa sekolah. Terpaksa jadi pengangguran, gak punya ijasah,” keluh mereka.
Menanggapi hal tersebut, Hartoyo menawarkan berbagai solusi, mulai adanya program pelatihan untuk meningkatkan skill, hingga siswa yang sekolahnya mrotoli, diharapkan bisa mendapatkan fasilitas sekolah gratis.
“Pemerintah memfasilitasi sekolah kejar paket. Mulai kejar paket A, B dan C. Kalau kejar paket A setara lulusan SD, kalau Kejar Paket B setara lulusan SMP, sedangkan Kejar Paket C setara lulusan SMA. Jangan ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah. Semua harus mendapatkan fasilitas pendidikan 12 tahun. Supaya anak-anak nantinya tidak menjadi pengangguran karena tidak memiliki ijazah. Monggo, siapa saja yang membutuhkan fasilitas sekolah kejar paket, silahkan hubungi saya ya. Saya berharap tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah,” tandasnya.
Hartoyo menambahkan, jika anak-anak usia sekolah dibiarkan tidak mendapatkan pendidikan formal, tentu tidak bisa meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM itu merupakan barometer manusia dalam mendapatkan pemahaman tentang berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu meliputi segala hal. Termasuk diantaranya terkait masa depan bangsa dan negara Indonesia.
(Yul)
