SURABAYA, Beritalima.com |Kemelut dan konflik berkepanjangan yang bergulir di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) ditanggapi serius oleh pembina Basmala Harun AL Rasyid.
Harun menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang menginginkan BPWS dibubarkan adalah orang yang tidak tahu fungsi utama BPWS. Hal tersebut disampaikan usai hearing dengan Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Kamis (27/8/2020)
Lebih lanjut Harun mengatakan,
pertama membubarkan BPWS itu sama dengan tidak menghargai perjuangan tokoh-tokoh Madura. Yang diinginkan oleh para tokoh Madura itu adalah perbaikan IPM masyarakat Madura.
“Di Madura ini terdapat masyarakat yang memiliki keterbelakangan, kemiskinan maupun kebodohan. Sampai hari ini Madura itu masih rangking paling buncit dalam hal semua indeks kesejahteraan, sehingga dengan isu keburukan itu kita seperti tersambar petir,” ujar Harun dengan suara getir.
“Jadi jika ada pihak yang ingin membubarkan BPWS, itu menunjukkan juga bahwa dia tidak paham betapa strategisnya PBWS. Madura itu memiliki segala macam potensi sumber daya alam, sumber mas, karena itu saya ingin Madura sama dengan daerah lain di Jawa Timur maupun daerah lain,” tegasnya.
Menurut Harun, agar Madura bisa sejajar dengan daerah lain harus ada kebijakan percepatan pembangunan. Percepatan yang mengandalkan APBD 4 Kabupaten yang selama ini secara rutin nggak bisa,makanya perlu ada kebijakan yang memang seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu ada badan yang melakukan percepatan pembangunan.
“Itu sudah sangat efektif sekali, dananya cukup besar, cuma karena saya melihat ada kekurangan dalam hal pemilihan pemimpinnya, jadi yang dipilih tidak paham betul apa Madura itu. Kita sebetulnya ingin pimpinan yang Madura asli supaya mereka juga mudah menguasai persoalan Madura dan mudah diterima. Karena kalau misalnya kepala BPWS ini banyak persoalan teknis mau diambil profesional, tapi yang harus paham Madura,” sambung Harun.
Harun menyebut, Pimpinan BPWS misalnya di carikan orang Madura yang paham dan mengakar bisa diterima itu akan sedikit banyak membantu. Jadi masalah pemimpinnya, itu yang pertama.
“Yang kedua segera diresmikan restrukturisasi yang dulu para bupati tidak terlibat didalamnya, hanya gubernur saja di dewan pengarah. Sekarang dengan adanya usulan dari prestasi yang sudah dimasukkan sejak tahun 2016, kita minta segera di definifkan. Apalagi kemarin baru sehari para bupati 4 kabupaten itu juga menyetujui, artinya para pimpinan 4 kabupaten memandang perlu kehadirannya. Kemudian penasehat yang dari tokoh masyarakat,”lanjutnya.
Harun meminta agar komisi A memfasilitasi pihaknya yang ingin menghadap gubernur supaya dipilih pemimpin bener-bener yang bisa menjadi penyambung lidah masyarakat Madura, terutama di wilayah JSM.”Di Madura itu dengan adanya secara antropologis masyarakat keterpengaruhan ulama Kyai itu tidak bisa menyeluruh. Misalnya contoh kawasan JSM yang oleh Perpres akan dilakukan pembebasan lahan seluas 600 hektar. di KTM 1200 hektar di kawasan utara untuk bangun Pelabuhan. Misalnya tokoh-tokohnya diambil paling tidak bisa memperlancar tugas. Ini kan ukuran kinerja nya dari pembebasan lahan. Masa mulai dari tahun 2008 sampai hari ini baru 40%,” sergahnya.
“Dan 40% itu 40 hektar, itupun banyak dibantu oleh para tokoh yang memimpin BPWS. Mereka yang tidak bisa diterima para tokoh. Persoalan Madura tidak bisa dinilai tidak berhasil, juga khususnya di Madura dengan konsep Indonesia Islamic. Yang membutuhkan lahan 101 hektar itu sudah memakai hampir lebih dari 30 hektar, sudah sangat kompatibel antara keberadaan Perpers 27 itu dengan Perpres 83,” tegasnya.
Harun menegaskan, yang dibutuhkan BPWS adalah pemimpin yang definitif, yang bener paham Madura, dia bisa berkomunikasi, bisa diterima masyarakat kita.”Kemudian para pengasuh carilah tokoh-tokoh yang ada di kawasan khusus, di kawasan yang akan dibangun. Karena keberhasilan ke bawahnya gampang sosialisasi, dan orang Madura juga tidak Madura sentris bener,” pungkasnya. (yul)
