JAKARTA, Beritalima.com– Seratus hari pertama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditandai mencuatnya sejumlah krisis, mulai yang dialami perusahaan asuransi pelat merah Jiwasraya, Asabri, perbatasan di perairan Natuna Utara, tertangkap tangannya Komisioner KPU Pusat, pelemahan kerja KPK hingga virus Corona yang menjadi ancaman serius perekonomian Indonesia.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon dalam keterangan persnya, Rabu (5/2) mengatakan, itu semua tentu saja bukan perkembangan yang diharapkan. “Setelah melewati pesta demokrasi yang mahal dan menelan banyak korban jiwa, kita berharap ada kondisi yang lebih baik sesudahnya,” kata Fadli.
Kini harapan itu, lanjut anggota Komisi I DPR RI ini, seperti membentur tembok tebal.
Memang, tidak semua krisis tadi sepenuhnya berada di dalam kontrol Pemerintah. “Namun, sesudah semuanya mencuat, kita berharap Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar tidak muncul krisis yang lebih parah.”
Dampak krisis yang menghadang di depan mata, pelemahan ekonomi dunia akibat wabah virus Corona. “Wabah itu melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah di China, sehingga membuat permintaan minyak mentah mereka turun hingga 20 persen. Jumlah itu besar dampaknya terhadap perekonomian dunia. Apalagi, Wuhan juga satu produsen bahan baku bagi industri elektronika dan otomotif dunia.”
Meski ketergantungan industri elektronika dan otomotif kita tak begitu besar pada China, lanjut Fadli, dampak virus Corona telah memukul industri pariwisata Indonesia. Padahal, saat ini sektor pariwisata adalah salah satu andalan penghasil devisa Indonesia yang mencapai 19,29 miliar dolat AS 2018.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan asing 2019 mencapai 16,11 juta orang. Dari jumlah itu, kontribusi turis China 12 persen. Artinya, tahun lalu ada sekitar 2 juta turis China berkunjung ke Indonesia. Jumlah itu diperkirakan anjlok tahun ini.
Indonesia tahun ini juga dibayang-bayangi hantu resesi dan ancaman ‘capital outflow’. Sejak September 2019, Bank Dunia dalam laporannya berjudul ‘Global Economic Risks and Implications for Indonesia’ telah menyampaikan peringatan itu. Disampaikan, potensi capital outflow Indonesia semakin tinggi di tengah memanasnya perang dagang China dengan AS.
Ancaman semakin nyata karena holding period dana repatriasi program tax amnesty sepenuhnya berakhir Maret 2020.
” Kita tahu, jumlah harta yang dideklarasikan dalam program tax amnesty tiga tahun lalu Rp 4.865,8 triliun. Dari jumlah itu, Rp 3.687,0 triliun dari dalam negeri, Rp 1.178,8 triliun dari luar negeri.
Namun, jumlah harta di luar negeri yang berhasil dikembalikan ke Indonesia (repatriasi) hanya Rp 146,7 triliun. Capaian ini jauh lebih rendah dari target Kementerian Keuangan yakni Rp 1.000 triliun.
Nah, holding period dana repatriasi itu akan berakhir sepenuhnya pada Maret nanti.
Dengan demikian, sesudahnya para wajib pajak peserta tax amnesty diperbolehkan menempatkan kembali uangnya di mana saja, tak harus di dalam negeri. Sebab, hingga kini tak ada peraturan yang mengikat mereka untuk menyimpan hartanya di Indonesia.
Perkiraan sejumlah ekonom, dari jumlah Rp146,7 triliun dana repatriasi, 40 persen di antaranya diprediksi bakal hengkang dari Indonesia tahun ini. Artinya, tahun ini kita bisa mengalami capital outflow hingga Rp 58,68 triliun. Jika itu terjadi, tentu memukul perekonomian Indonesia.
Pertanyaannya, kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini, apa ancaman tadi sudah semuanya diantisipasi Pemerintah?
”
Saya khawatir jawabannya belum jelas. Kita melihat, misalnya, respon Pemerintah menangani beberapa krisis sangat lamban. Baru Minggu kemarin, Pemerintah memutuskan melarang turis China masuk ke Indonesia. Padahal negara lain sudah melakukannya.”
Kita berharap, kata Fadli, sesudah munculnya kejadian-kejadian tadi, sensitivitas Pemerintah terhadap potensi munculnya krisis akan meningkat. “Jangan sampai Pemerintah malah menimbun potensi krisis di periode kedua ini pemerintahan Joko Widodo ini,” demikian Fadli Zon. (akhir)
