DEPOK, beritalima.com – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional, H.M. Hasbullah Rahmad, menilai kinerja Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah pada tahun pertama pemerintahan menunjukkan arah perubahan bagi pembangunan di Depok.
Hasbullah mengatakan, persepsi publik kerap keliru dalam menilai capaian kepala daerah karena menganggap hasil kerja harus langsung terlihat dalam waktu singkat.
Padahal, menurut dia, tahun pertama pemerintahan merupakan fase konsolidasi sistem, penataan kebijakan, penyelarasan birokrasi, serta penyusunan prioritas pembangunan jangka menengah.
“Janji kepala daerah itu dituntaskan dalam lima tahun masa jabatan. Tahun pertama adalah fase meletakkan fondasi, bukan menikmati hasil,” ujar Hasbullah, Selasa (2r/2/2026).
Ia menjelaskan, secara teknokratis ruang gerak pemerintah kota belum sepenuhnya leluasa karena struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih merupakan warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya di bawah Mohammad Idris. Kondisi tersebut membuat sejumlah program prioritas belum dapat dijalankan optimal dan menunggu siklus anggaran berikutnya.
Salah satu indikator perubahan kebijakan, lanjut dia, adalah rencana program bantuan Rp300 juta per rukun warga (RW) yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Skema itu dinilai memberi ruang lebih besar kepada masyarakat
untuk menentukan kebutuhan prioritas di lingkungannya.
“Dengan dana per RW, masyarakat punya kendali menentukan pembangunan yang paling dibutuhkan di wilayahnya,” kata dia.
Menurut Hasbullah, pendekatan tersebut bukan sekadar pemerataan anggaran, melainkan bagian dari strategi demokratisasi pembangunan agar warga menjadi subjek perencanaan, baik dalam perbaikan sarana fisik, kegiatan sosial, program ketahanan ekonomi, maupun penguatan kapasitas masyarakat.
Di sektor infrastruktur, ia menyoroti intensitas koordinasi pemerintah kota dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta daerah penyangga seperti Kabupaten Bogor. Salah satu agenda strategis yang disiapkan adalah rencana pembebasan lahan perlintasan Citayem pada 2026 dan pembangunan underpass di kawasan Margonda pada 2027.
Ia menilai proyek tersebut penting untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan di titik perlintasan sebidang yang selama ini padat akibat frekuensi kereta yang tinggi.
Selain itu, rencana pelebaran Jalan Sawangan disebut sebagai langkah membuka potensi kawasan ekonomi baru. Dengan akses jalan yang lebih memadai, arus barang, jasa, dan mobilitas warga diyakini akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerintah kota juga mempertimbangkan pembangunan flyover di kawasan Margonda dengan skema pembiayaan alternatif, termasuk pinjaman berbunga rendah, agar proyek prioritas tidak tertunda akibat keterbatasan fiskal daerah.
Dalam sektor transportasi publik, Hasbullah mendorong percepatan integrasi regional, termasuk perluasan layanan TransJakarta hingga menjangkau Depok. Ia menilai transportasi massal lintas wilayah efektif menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Ia juga meminta pemerintah kota memperkuat komunikasi dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan agar pengembangan jalur LRT lanjutan dapat memasukkan Depok sebagai bagian dari jaringan transportasi rel kawasan penyangga ibu kota.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Hasbullah menilai rotasi dan mutasi aparatur yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk memastikan pelayanan publik lebih profesional dan responsif.
“Birokrasi harus kembali ke prinsip dasar sebagai pelayan masyarakat. Aparatur tidak boleh arogan dan harus responsif,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat, termasuk dalam hal disiplin pengelolaan sampah dari rumah tangga.
Hasbullah menilai tahun pertama kepemimpinan Supian Suri–Chandra merupakan fase krusial dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang. Menurut dia, progres awal telah terlihat melalui desain kebijakan, konsolidasi birokrasi, serta perencanaan proyek strategis lintas sektor.
“Fondasi pembangunan yang fundamental sedang dipersiapkan. Itu menjadi modal penting agar hasil nyata bisa dirasakan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya,” kata dia.
