TRENGGALEK, beritalima.com –
Guna membahas Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek melalui Komisi yang ada menggelar rapat bersama dengan OPD mitra pada Kamis (23/9/2021). Dari keempat Komisi, sejumlah catatan menjadi bahan evaluasi demi mendukung kinerja eksekutif agar kedepan bisa lebih baik lagi.
Pertama, catatan dari Komisi I DPRD Trenggalek yang disampaikan oleh ketuanya, Mohammad Husni Taher Hamid. Menurut dia, Komisi I telah meminta adanya evaluasi menyeluruh pada jabatan-jabatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu dilakukan sebenarnya sebagai upaya dalam mendukung kerja bupati.
“Terpenting adalah kemampuan pegawai sebagai aparatur negara yang harus terus ditingkatkan, disesuaikan dengan kompetensi serta tuntutan kerja. Kita tekan OPD sebagai operator, untuk membentuk karakter SDM (sumber daya manusia) nya lebih dahulu sebab fungsinya adalah membantu bupati,” ujar Mohammad Husni Taher.
Kedua, disampaikan Ketua Komisi II, Pranoto yang juga memberi catatan kepada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja (Disperinnaker). “Untuk rapat ini kami lakukan penekanan kepada Disperinnaker agar dalam melatih masyarakat khususnya di sektor perindustrian tidak hanya sebatas teori saja harus pula disertai praktik,” ujar dia.
Selain itu, pihaknya (Komisi II) juga memberikan penegasan pada Badan Keuangan, Dinas Perhubungan serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar lebih teliti dalam melakukan validasi terkait pendanaan kegiatan. “Sekaligus, memastikan program – program kegiatan maupun anggarannya sudah ada atau belum,” sambung Pranoto.
Kemudian, catatan berikutnya berasal dari Ketua Komisi III, Sukarodin. Bahwa sesuai dengan pembahasan rapat sebelumnya tentang KUA-PPAS, pihak Komisi III mengingatkan agar seluruh OPD teknis untuk lebih selektif. Khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik, harus benar-benar bisa memilah atau memilih program sesuai skala prioritas.
“Saat ini, kita memang dalam keterbatasan anggaran. Alokasi pun masih sangat minim, jadi untuk OPD teknis harus benar-benar bisa memilih mana yang seharusnya diprioritaskan,” kata Sukarodin.
Selanjutnya, catatan yang disampaikan Ketua Komisi IV, Mugianto. Diungkapkan, jika berdasarkan pada pengamatan Komisi IV selama ini di beberapa OPD sebenarnya masih banyak hal yang tidak sinkron. Dia mencontohkan, pihaknya melihat masih adanya ketidak sinkronan antara program dan kebutuhan di Dinas Kesehatan. Karena itulah, Komisi IV akan segera meminta penjelasan dan melakukan rasionalisasi pada Dinas Kesehatan.
“Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, yang harus diprioritaskan adalah upaya untuk penanganan, pencegahan dan penekanan tingkat sebarannya. Baik itu ketersediaan APD, obat, vitamin, masker, handsanitizer, disinfektan dan lain-lain atau bahkan vaksinnya. Jadi, untuk rencana pengalokasian anggaran lain masih belum mendesak, maka, inilah nanti yang akan kami rasionalisasi,” tandasnya. (her)
