JAKARTA, beritalima.com – Ratusan kendaraan bermotor di Jawa Timur dilaporkan mogok atau tersendat setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Menyikapi kondisi ini, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta pemerintah dan Pertamina segera melakukan investigasi menyeluruh.
“Kami menerima banyak laporan masyarakat di Jawa Timur yang kendaraannya tersendat setelah mengisi BBM di SPBU. Ini memprihatinkan, karena Pertamina harus menjamin kualitas BBM yang dijual di SPBU agar tidak merusak kendaraan,” kata Nasim di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ia menegaskan, Komisi VI DPR akan memanggil Pertamina dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi terkait peristiwa tersebut. Publik, lanjutnya, membutuhkan informasi yang transparan mengenai penyebab insiden itu.
“Sebagai wakil rakyat, kami perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika terbukti ada masalah, Pertamina dan SPBU terkait wajib mengganti kerugian konsumen,” tegasnya.
Nasim juga menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses distribusi atau pengelolaan SPBU. Bila terbukti ada pihak yang sengaja menurunkan kualitas BBM, ia mendorong Pertamina menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin SPBU.
“Jangan ada kompromi bagi yang bermain dengan kualitas BBM. Ini menyangkut kepentingan publik. Kami juga minta dilakukan investigasi terhadap jalur distribusi Pertamina untuk mengetahui sumber masalahnya, apakah dari tangki pengisian atau SPBU,” ujarnya.
Menurut Nasim, Pertamina telah merespons laporan tersebut dengan membuka posko pengaduan dan menggelar investigasi. Ia mengimbau konsumen segera melapor jika mengalami kerugian.
Legislator asal Jawa Timur itu turut mendesak Pertamina memperketat pengawasan mutu BBM melalui uji kualitas rutin di seluruh SPBU. Ia menilai pengawasan reaktif hanya setelah terjadi masalah menunjukkan sistem belum optimal.
“Kami ingin pengawasan berkala agar konsumen merasa aman. Jangan sampai kasus ini menurunkan kepercayaan publik terhadap Pertamina, yang merupakan satu-satunya BUMN energi dengan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian ESDM dikabarkan telah meninjau sejumlah SPBU di Surabaya dan Gresik. Nasim berharap peninjauan tersebut menjadi langkah awal investigasi komprehensif bersama BPH Migas dan Pertamina.
“Pemerintah harus memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar, baik dari sisi distribusi maupun penyimpanan,” tutupnya. (*)
