Hemat Energi, DPR Ingatkan Risiko Turunnya Kualitas Pembelajaran Jarak Jauh

  • Whatsapp
Hemat Energi, DPR ingatkan risiko turunnya kualitas pembelajaran jarak jauh (foto: istimewa)

Jakarta, beritalima.com|- Rencana pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai bagian dari strategi penghematan energi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan agar kebijakan ini tak mengorbankan kualitas pendidikan.

Menurut Lalu Hadrian, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan yang berdampak langsung pada proses belajar-mengajar. Ia menilai, penerapan PJJ tidak bisa semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi energi, tetapi harus ditopang oleh kajian komprehensif.

“Kajian itu penting, terutama terkait capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, hingga kondisi psikososial peserta didik,” ujarnya dalam keterangan tertulis (24/3).

Lalu Hadrian singgung ketimpangan infrastruktur digital yang hingga kini masih menjadi persoalan klasik di berbagai daerah. Ia mengingatkan, tanpa kesiapan merata, PJJ justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal.

Dalam konteks ini, ia menilai kebijakan PJJ seharusnya tak diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. “Penerapan PJJ sebaiknya selektif, berbasis pada kesiapan daerah masing-masing, bukan kebijakan nasional yang dipukul rata,” katanya.

Selain itu, dukungan pemerintah dinilai menjadi faktor krusial. Mulai dari penyediaan akses internet yang memadai, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, hingga peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, disebut sebagai prasyarat agar PJJ tidak menurunkan mutu pendidikan.

“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ujar politisi Fraksi PKB itu.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan penerapan PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Untuk mata pelajaran yang perlu praktik langsung, pembelajaran tetap akan dilakukan secara tatap muka.

Pemerintah, ujar Pratikno, masih mengkaji sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan ini. Di antaranya penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta skema pembiayaan akses internet bagi siswa

Jurnalis: rendy/abri

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait