KEPULAUAN SULA,beritaLima.com – Terjadi polemik internal partai Demokrat yang mengusung pimpinan DPRD defenitif di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) membuat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Maluku Utara Partai Demokrat Hendrata Thes terpaksa angkat bicara.
Menurut Hendrata, Jika kebijakan tetap diambil oleh sekwan untuk menindaklanjuti hasil paripurna berarti itu bisa mencoreng nama Partai, Sebab Surat Keputusan (SK) telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada Arifin Abdul Majid. “Selama belum ada SK baru dari DPP maka tetap kami akan jalan dengan SK yang lama. Bila sekwan tetap tindaklanjuti hal itu maka itu dapat melecehkan nama baik Partai Demokrat, ” ungkap ketua DPD. Kepada sejumlah awak media saat di wawancari dikantor Bupati, Selasa (17/12).
Lanjut Hendrata, Seharusnya permasalahan ini belum bisa dituangkan keluar. Sebab, menurut Hendrata, itu adalah permasalahan di internal partai Demokrat. Apalagi lanjutnya, belum ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang baru, “ucapnya.
Untuk sementara masih disesuaikan dengan SK lama. “Saya sudah konfirmasi dengan Sekjen DPP dan Sekjen mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada SK baru yang di keluarkan dan Sekjen perintahkan untuk tetap jalan berdasarkan dengan SK yang lama sampai ada perubahan. Namun, sampai saat ini balum ada SK baru, ” ungkapnya.
Lanjutnya, belum ada keputusan Mahkama Partai Demokrat yang menganolir pengaduan dari ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Pulau Taliabu, M. Taufik Toib Koten untuk menindaklanjuti pergantian. Tapi sejauh ini pengaduan tersebut belum di tindaklanjuti oleh Mahkama Partai. ” Jadi tetap kami masih jalan dengan SK yang lama, ” pungkas Hendrata [DN]
