JAKARTA, Beritalima.com– Siapa dan dari partai mana yang bakal dipercaya menjadi pimpinan MPR RI 2019-2024, itu terserah kepada koalisi atau paket yang akan diusung pada pemilihan nanti.
Yang terpenting, kata politisi senior asal Jawa Tengah, Hendrawan Supratikno bagaimana pimpinan MPR RI terpilih tersebut dapat merekatkan atau menyatukan kembali anak bangsa yang sudah terbelah dua akibat sistem pemilu serentak utamanya Pilpres 2019.
“Satu sama lain pimpinan itu harus pula mampu memecahkan persoalan di tengah kebuntuan politik saat ini. Kalau Ketua DPR RI sesuai amanat UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dijabat pemenang pemilu,” ungkap Hendrawan kepada awak media di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, awal pekan ini.
Jadi, dalam UU MD3 tersebut, yang ditentukan adalah pimpinan Ketua DPR RI dijabat kader dari partai pemenang pemilu legislatif. “Kalau MPR RI, ya bagaimana paket yang akan diusung nanti. Serahkan saja kepada dinamika politik di MPR. Hanya saja kalau bisa sosoknya seperti almarhum Taufik Kiemas (TK),” tegas Hendrawan.
Menurut Hendrawan, pihaknya tidak suka kalau bicara bagi-bagi kursi jabatan, karena itu lebih pada masalah ideologis sehingga siapapun yang duduk di pimpinan MPR RI selama untuk kepentingan bangsa dan negara, monggo saja.
Ke depan, lanjut Hendrawan, pihaknya mengingikan tugas MPR RI tidak hanya melantik presiden dan wakil presiden terpilih, sidang tahunan, dan sosialiasi 4 pilar MPR RI, melainkan bagaimana merumuskan program pembangunan seperti GBHN (garis-garis besar haluan negara) dulu.
Untuk itu, Badan Pengkajian MPR RI harus mengkaji dan merumuskan program pembagnunan dan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Tapi, MPR tak bisa lagi memilih presiden dan wakil presiden karena sudah langsungrakyat. “Jadi, pimpinan MPR nanti harus mampu merancang Indonesia masa depan,” jelas anggota Komisi XI DPR RI itu.
Hendrawan mengakui, saat ini sudah ada lobi-lobi untuk lima kursi pimpinan MPR RI 2019-2024. “Jadi, siapapun nanti yang akan menjadi pimpinan MPR RI semua pimpinan kita bersama dan semua menerima. Itulah demokrasi yang sehat,” ungkap Hendrawan.
Hendrawan tidak setuju bila kursi pimpinan MPR RI ditambah seperti yang terjadi pada periode 2014-2019 karena itu hanya merepotkan keuangan negara “Satu pimpinan akan ada gaji, tunjangan, rumah dinas, staf, dan sebagainya. Nanti bingung Menteri Keuangan,” demikian Hendrawan Supratikno. (akhir)
