JAKARTA, Beritalima.com– Pengakuan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Pertahanan (Polhukam) Jenderal Purnawirawan Wiranto soal hengkangnya Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri, sebelum hari pencoblosan pemilu serentak 17 April mendatang, itu bukti pemerintah yang berkuasa tidak mampu menjaga keamanan.
“Jika pernyataan Pak Wiranto disejumlah media tersebut benar, itu berarti pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada awak media, Kamis (10/4).
Malah yang terjadi, kata politisi senior ini, justru pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini nampak ikut bermain dalam kompetisi ini -maksudnya di Pemilu 2019, khususnya pemilihan presiden (pilpres).
“Saya selalu melihat itu sebagai catatan kinerja pemerintah. Dan apabila itu terjadi, maka kesimpunya pemerintah tidak bisa menjaga keamanan, dan saya bisa membenarkan alasan itu,” kata wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
Akibat dari ikut ‘bermainnya’ pemerintah, lanjut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) itu, mengakibatkan netralitas aparat diragukan masyarakat. Dan, itu menjadi ancaman yang bisa menibulkan kekacauan.
Sebab, jelas laki-laki kelahiran Sumbawa Besar (NTB), 10 Nopember 1971 ini, terasa sekali aparatur negara bukan untuk menjadi penyelenggara yang profesional tapi untuk memenangkan calon tertentu. “Ini kasat mata dan kasar terbaca oleh rakyat,” jelas Fahri.
Jadi, saran saya, lanjut Fahri, pemerintah harus memperbaiki reputasinya dihadapan masyarakat agar orang menganggap pemilu itu sebuah pesta yang damai, bukan ancaman atau chaos (kekacauan).
Saran saya, pemerintah harus memperbaiki reputasinya dihadapan masyarakat agar orang menganggap pemilu itu sebuah pesta yang damai, bukan ancaman kekacauan.
“Jika pemerintah tidak juga mau memperbaiki situasi yang sudah disadari ini, otomatis pemerintah ikut andil menciptakan situasi yang diprediksi sejumlah kalangan akan terjadi chaos,” demikian disampaikan Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, penyebaran hoaks masih menjadi ancaman serius terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang berencana ke luar negeri sebelum hari pencoblosan karena termakan hoaks. Tadi saya cek berapa sih tiket sebelum pemilu yang sudah terjual ke luar negeri, ternyata cukup banyak,” beber Wiranto dalam pidatonya di acara Penyerahan Sertifikat HKI dan Akta Pendirian Badan Hukum kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. (akhir)
