JAKARTA, Beritalima.com– Di tengah rakyat Indonesia terbelenggu akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali dalam usaha Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19, Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dari China.
Terkuak masuknya TKA China di tengah pandemi Covid-19 yang semakin tinggi tersebut menuai kecaman dari banyak kalangan.
Salah satunya, wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Riau, H Syahrul Aidi Maazat yang menyebut, berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab.
Akibatnya, kata politisi yang membidangi Transportasi, Infastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut kerja keras Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga.
Menyikapi seriusnya hal tersebut, politisi kelahiran Kampar, Riau, 21 September 1977 ini meminta Presiden Jokowi harus turun tangan serta secara tegas mengeluarkan sikap.
“Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah Pemerintah mengeluarkan PPKM Darurat untuk beberapa provinsi dinilai sudah tepat. Namun, yang kita kecewakan, saat dalam negeri melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa.”
Saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan Pemerintah dalam penanganan Covid-19, koordinasi perlu langsung berada di tangan Presiden.
Untuk itu, kata Syahrul, Presiden Jokowi harus memimpin langsung serta tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup. Kapan perlu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres terkait hal tersebut.
“Makna darurat dalam PPKM tidak bisa dikoordinasikan selain oleh Presiden Jokowi. Apabila varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, presiden yang harus bertanggungjawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu Presiden.” terang dia.
Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul menilai, Pemerintah dapat berkaca dari kebijakan Hongkong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru.
Beberapa fakta juga menunjukkan, Covid-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri punya karateristik cukup mudah menyebar. Malah diduga lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini akibat Covid-19 varian Delta tersebut.
“Karena itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini terbukti sumber Covid-19 serta beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri.” terang pria lulusan Universitas Al-Bayt, Yordania tersebut.
Dilarangnya TKA asing masuk ke Indonesia menurut Syahrul, harusnya dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. (akhir)
