JAKARTA, Beritalima.com– Awal tahun ini Pemerintah bergegas memulihkan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Indonesia yang lesu akibat wabah pandemi virus Corona (Covid-19).
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/1) membahas realisasi APBN 2020, program dan kegiatan di 2021, tindak lanjut Kemenparekraf atas hasil Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata dan Panitia Kerja (Panja) Penguatan Ekonomi Kreatif dan penjelasan mengenai anggaran destinasi prioritas, super prioritas, dan desa wisata.
Menteri Parekraf, Sandiaga Salahudin Uno didampingi Wakil Menteri Angel, Tanoe Soedibjo beserta jajaran menekankan pentingnya kerjasama antar Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait dalam menunjang program Desa Wisata
“Desa wisata harus stay local go global. Di Kroasia, Rural Tourism (istilah Desa Wisata) pendapatannya sekitar Rp 1.989 miliar dan nilai tambahnya sekitar 40.13 persen. Untuk mencapai kesuksesan desa wisata itu diperlukan kerjasama antar K/L terkait,” kata Sandi.
Menanggapi serapan Tahun Anggaran 2020 dan penghematan DIPA 2021, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hj Hetifah Sjaifudian apresiasi program yang diusung Sandi. Parekraf tahun lalu menyerap anggaran cukup baik, 92.56 persen. Serapan anggaran Badan Pelaksanaan Otorita hanya 83.33 persen dapat dipahami mengingat segala kesulitan pada masa Covid-19.
“Selain itu, penghematan anggaran Parekraf 2021 oleh Kemenkeu cukup berat. Semoga dengan dana terbatas ini, Kemenparekraf tetap kreatif dan adaptif dalam menelurkan program,” ujar politisi senior Partai Golkar tersebut.
Hetifah juga memuji keseriusan Kemenparekraf dalam meningkatkan kapasitas SDM sektor pariwisata. “UPT Pendidikan merupakan anggaran terbesar di Kemenparekraf Rp 1,2 triliun, baik pada DIPA 2021 maupun setelah penghematan Kemenkeu, tidak ada pemotongan sama sekali. Ini menunjukkan Kemenparekraf serius membangun kapasitas pelaku pariwisata,” tambah dia.
Selain dukung kerjasama antarr K/L terkait, legislator dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur juga menekankan pentingnya SDM dalam kelancaran program desa wisata.
“Saya sepakat sinergi K/L terkait dan Pemda sangat penting untuk desa wisata. Di Kaltim ada 22 desa wisata dan banyak kekurangan SDM yang mumpuni. Karena itu, kerjasama dengan UPT Pendidikan hendaknya dapat mencetak SDM yang dapat membangun wisata di desa masing-masing.” demikian Dr Hj Hetifah Sjaifudian. (akhir)
