JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi X DPR Ri, Dr Hj Hetifah Sjaifudian mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim bahwa penganggaran tetap harus dampak dari wabah pandemi virus Corona (Covid-19).
Peringatan itu disampaikan politisi senior yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar 2020-2025 ini saat Rapat Kerja (Raker) dengan Mendikbud yang agendanya membahas pagu anggaran Kemendikbud Tahun Anggaran (TA) 2021 di Ruang Komisi X Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9). Pagu anggaran Kemendikbud 2021 diusulkan Rp. 81,53 triliun.
“Komisi X DPR RI telah menyerahkan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang merupakan destilasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Rekomendasi ini kami harap dapat mewarnai program dan anggaran 2021,” kata Hetifah.
Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur tersebut menjelaskan, dampak wabah pandemi Covid-19 tidak main-main, dan dapat bersifat permanen. Salah satunya adalah learning loss akibat PJJ yang tidak efektif.
“Karena itu, saya harap asesmen kompetensi dari Kemendikbud dapat memetakan ini, dan memitigasinya dengan program pembelajaran yang terdiferensiasi. Tidak dapat disamaratakan secara nasional, karena tingkat kehilangan pembelajarannya berbeda-beda,” jelas dia.
Lebih jauh, Hetifah mengapresiasi ada penganggaran untuk digitalisasi sekolah. “Saya harap dalam jangka pendek ada solusi dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas PJJ, mengingat kita belum mengetahui kapan wabah Covid-19 berakhir. Baik melalui dana BOS ataupun sumber-sumber pembiayaan lain.”
Dalam kesempatan itu Hetifah mencontohkan, masih banyak sekolah-sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia yang membutuhkan lebih dari sekadar kuota gratis.
“Banyak yang membutuhkan hotspot-hotspot di sekolah. Saya harap, ini dapat difasilitasi di tahun anggaran mendatang.” demikian Dr Hj Hetifah Sjaifudian. (akhir)
