JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hj Hetifah Sjaifudian mempertanyakan, apa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memiliki atau mengantongi data berapa banyak kabupaten/kota di tanah air yang sudah memiliki perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup.
Sehubungan dengan hal tersebut, ungkap politisi senior Partai Golkar ini dalam keterangan tertulis kepada Beritalima.com, Sabtu (11/7) malam, perlu ada data mendalam tentang TIK terkait dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Apa Kemendikbud sudah mengantongi data berapa banyak kabupaten dan kota yang sudah memiliki akses internet memadai? Berapa sekolah yang telah memiliki perangkat TIK yang cukup? Berapa siswa yang kesulitan mengakses konten-konten daring? “Data ini semua mutlak harus ada untuk membantu perencanaan program-program pendidikan ke depan. Bisa ditambahkan ke dalam Dapodik,” ujar politisi senior Partai Golkar dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur ini.
Bahkan, kata Hetifah yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2020-2025 ini, hal itu juga sudah dia tanyakan kepada Eselon I Kemendikbud saat Panitia Kerja (Panja) PJJ dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas evaluasi keberjalanan PJJ selama masa pandemi Covid-19 di ruang rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan pekan ini.
Pada kesempatan itu, Hetifah juga menanyakan terkait saran Komisi X DPR RI untuk memberikan gawai negeri bagi para siswa dan guru yang membutuhkan. “Bagaimana pendapat Kemendikbud terkait saran itu, apakah akan dilaksanakan? Jika ya, saya berharap proses produksinya dilakukan di dalam negeri. Jadi, kita tidak semata-mata langsung impor,” papar dia.
Kepala Badan Pelelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan, pihaknya telah melakukan dan selesai mengolah dua survei terkait pembelajaran jarak jauh. Survei pertama dilakukan dengan responden guru dan kepala sekolah, survei kedua dilakukan kepada siswa dan orangtua. “Dari survei itu kami ditemukan, sebagian besar orangtua menghabiskan waktu 1-2 jam per hari mendampingi anak belajar. Jenis pendampingan dilakukan berbeda-beda tergantung dari jenjangnya,” kata Totok.
Terkait hal itu, Hetifah berharap Kemendikbud juga melaksanakan survei mendalam. “Perlu dipetakan kendala yang mereka hadapi mendampingi anak-anaknya, dan bantuan seperti apa mereka harapkan dari Pemerintah.”
Sampel responden orangtua harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dari tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda. Program-program terkait parenting yang sudah dibuat Kemendikbud juga harus dievaluasi, berapa orang yang sudah memanfaatkannya dan kalau bisa ada umpan baliknya.
Panja PJJ Komisi X DPR RI dalam RDPU itu juga membahas menggelar keberjalanan PJJ selama masa pandemi Covid-19. Dalam rapat itu juga dibahas konsep PJJ sebagai bagian dari peta jalan pendidikan nasional 2020-2035.
Kepala Biro Perncanaan Kemendikbud, M Samsuri mewakili Sekjen Kemendikbud menjelaskan, pembelajaran berbasis teknologi digital diperkirakan atas terus digunakan oleh satuan pendidikan paska pandemi.
“Pembelajaran berbasis digital akan mengurangi kesenjangan dan batas-batas layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal di masa depan, karena peserta didik bisa belajar kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan apapun juga.” kata dia. (akhir)
