JAKARTA, Beritalima.com– Permasalahan guru menjadi hal mendasar yang perlu diselesaikan sebelum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berbagai macam terobosan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ke depan.
Itu dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hj Hetifah Sjaifudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Deputi bidang SDM Aparatur Kemen PAN RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Dirjen Anggaran Kemenkeu dengan agenda membahas rencana pengelolaan guru ke depan.
RDP yang digelar di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan pekan ini dan berlangsung secara fisik dan virtual itu juga membahas permasalahan terkait kebutuhan, kekurangan, pembinaan guru, penyelesaian masalah guru Honorer K2 dan non kategori.
“Beberapa program inovatif yang telah disampaikan Dirjen GTK adalah program Guru Penggerak, transformasi PPG, dan desain baru sertifikasi guru. Meski begitu, dengan berbagai macam rencana ini, permasalahan mendasar terkait manajemen guru belum terselesaikan, antara lain soal kekuarangan guru, guru honorer dengan pendapatan yang kurang layak, serta ketidakjelasan kasus guru honorer K2. Ini harus kita prioritaskan,” kata politisi senior Partai Golkar ini.
Ditambahkan, perlu ada mekanisme untuk mengapresiasi mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun. “Kami mengerti Kemendikbud mengutamakan kualitas dengan merekrut guru lulusan terbaik dan nilai ujian tertinggi tapi harus juga dipikirkan kompensasi dan penghargaan buat guru honorer yang sudah lama mengabdi tetapi belum dapat lolos seleksi,” jelas dia.
Wakil Rakyat dari Kalimantan Timur juga mempertanyakan koordinasi antara BKN dan BKD. “Saya sering dapat keluhan dari daerah bahwa BKD kurang proaktif mendata dan menampung aspirasi dari guru honorer. Jika ditanya, mereka jawab hanya menunggu arahan pusat. Sebaiknya BKN lebih meningkatkan lagi pemantauan atas kinerja Badan Kepegawaian di daerah.”
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2020-2025 bidang Kesra ini meminta ada penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi perekrutan guru dan tenaga kependidikan. Dia juga mendengar proses pengajuan daftar nama guru honorer ini masih sarat KKN di tingkat daerah.
“Ada nama tenaga honorer bodong, sementara banyak guru honorer asli yang telah mengabdi bertahun-tahun justru tidak tercatat karena kurang memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu. Saya harap kedepannya ini tidak terjadi, dan teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengatasi itu.” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar bidang Kesra ini.
Sebelumnya, Dirjen GTK Kemendikbud, Iwan Syahril mengatakan, 2020-2021 ini, Indonesia diprediksi kekurangan sekitar 960.000 guru. Namun, perekrutan tenaga pengajar tidak boleh sembarangan. Guru perlu status kepegawaian yang jelas serta kualitas yang baik.
“Guru honorer akan kami beri kesempatan mengikuti tes CPNS maupun PPPK. Mereka yang terdaftar di dapodik dan lulusan PPG yang berminat boleh ujian ini, dan kita bantu dengan bahan persiapan ujian. Ada kesempatan mengulang hingga 3 kali jika belum berhasil,” jelas dia. (akhir)
