JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi bedah buku ‘Self Accreditation’ karya Ade E Sumengkar yang digelar di Perpustakaan MPR RI pertengahan pekan ini.
Buku itu menurut politisi senior Partai Golkar ini, memotret pelaksanaan akreditasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) sehingga sangat bermanfaat dan patut menjadi pegangan bagi pengelola PAUD maupun PNF di tanah air.
Jumlah PAUD semakin banyak. Namun, disayangkan sedikit yang terakreditasi. “PAUD dan PNF sangat banyak. Kenapa yang melakukan akreditasi sedikit. Dua tahun lalu jumlah PAUD dan PNF mencapai 258.146 satuan. Dari jumlah itu, 228.540 atau 88,42 persen belum terakreditasi. Ini kan banyak,” kata Hetifah.
Dalam mengejar akreditasi PAUD, 2018 Kemendikbud mengalokasikan dana untuk 30.276 satuan PAUD. Hetifah juga menyoroti cerita kesiapan PAUD dalam akreditasi. Menurut dia, masih banyak PAUD yang ‘takut’ saat kedatangan asesor akreditasi.
“Dari cerita yang digambarkan di bagian pendahuluan, kita bisa memahami bahwa akreditasi seolah menjadi sesuatu yang menakutkan. Beberapa PAUD bahkan takut ketika diakreditasi. Contoh kisah Ibu Aisany Fitri (Kepala PAUD Mutiara Ibu) dan Ibu Marpuah (PAUD Anakku Sayang), bagaimana mereka berdua ‘deg-degan’ ketika kedatangan asesor yang visitasi,” ungkap Hetifah.
Sementara itu, Ade E. Sumengkar mengatakan, proses akreditasi secara online yang dilaksanakan mulai 2018 menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pengelola PAUD, terutama di daerah pelosok. Ini diakibatkan akses internet yang belum terjangkau. Selain itu, dia juga mengungkap adanya kekhawatiran PAUD yang akan diakreditasi.
Salah satu pembicara, Zulkarnain mengatakan, guru-guru PAUD penuh pengorbanan. Mereka bekerja dengan gaji yang sangat minim. Karena itu, dia mengapresiasi jika terdapat PAUD yang bersedia diakreditasi. “Tanah (PAUD) dari rakyat, uang dari rakyat, mana wakil rakyat. Kalau ada PAUD yang siap diakreditasi. Insya Allah ini layak,” lanjut Zulkarnain
Pengamat pendidikan yang juga menjadi salah satu peserta bedah buku, Naurita menegaskan bahwa akreditasi kepada PAUD dan pendidikan jenjang yang lebih tinggi sesungguhnya bukan merupakan suatu vonis.
Karena itu, jika ada akreditasi, hendaknya asesor juga memberikan pembinaan. Ia juga berharap agar kualitas asesor terus diperbaiki. Harapannya kualitas asesor harus dibenahi.
Naurita juga meminta adanya kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas SDM di PAUD terutama menyangkut ditetapkannya akreditasi online. “Untuk menghadapi akreditasi online, harus ada peningkatan SDM di PAUD, terutama di bidang teknologi informasi,” demikian Naurita. (akhir)
