JAKARTA, Beritalima.com– Para pendiri bangsa atau founding fathers yang terdiri berbagai latar belakang suku, agama, partai politik serta pendidikan sudah sepakat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Kebhinekaan Dalam Bingkai NKRI’ di Press Room Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/11).
Selain politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, juga tampil sebagai pembicara Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Arwani Thomafi dan pengamat politik dari Universitas Mercu Buana, Maksimus Ramses Lalongkoe.
Sejak Indonesia merdeka, kata Hidayat, para pendiri bangsa sudah sepakat untuk mempertahankan NKRI. Mereka antara lain Maramis, H Agus Salim, Muhammad Natsir dan lainnya. “Tokoh itu terdiri dari berbagai agama, suku, ras, partai, dan tokoh masyarakat. Tapi, tetap dalam kebhinnekaan.”
Dikatakan Ketua MPR RI 2004-2009 itu, NKRI selama ini sudah mengalami banyak ujian mulai dari resolusi jihad Nahdlatul Ulama (NU), 22 Oktober 1945 yang melahirkan pertempuran Surabaya 10 November 1945, hingga reformasi 1998.
Padahal, kata wakil rakyat dari Dapil I Provinsi DKI Jakarta tersebut, Uni Soviet sebagai negara daratan hancur tanpa peperangan, Yugoslavia juga terpecah belah dan kini tinggal nama atau kenangan.
“Utuhnya NKRI karena kita punya landasan ideologi dan dasar negara yang kuat, teruji dan terjaga. Kini tugas pemerintah dan DPR harus membuat kebijakan untuk perkuat NKRI. Demikian juga pers,” kata Hidayat.
Arwani membenarkan jika NKRI selama ini sudah teruji. Selain resolusi jihad, DI/TII sehingga ulama NU memberi gelar Bung Karno sebagai ‘Waliiyul amri al dharuri bissyaukah, yaitu pemimpin yang harus ditaat’. Terus G30S/PKI, dan terakhir reformasi 98, kita tetap NKRI,” kata dia.
Saat ini, kata Wakil Ketua Umum partai berlambang Ka;bah tersebut, rakyat Indonesia menghadapi serangan hoaks di media sosial (medsos) yang juga mengancam NKRI.
“Banyak kebenaran semu yang dipahami rakyat. Karena itu, saya mendukung ditegakkan hukum, agar hukum menjadi panglima,” jelas wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah tersebut,
Arwani juga meminta masyarakat tidak merasa dirinya paling Islam atau paling NKRI melalui praktek-praketk politik menghalalkan segala cara hanya untuk kekuasaan karena hal tersebut bisa merusak komitmen dari kebhinekaan Indonesia.
Sedangkan Ramses Lalongkoe berharap aktor politik menghentikan narasi politik SARA. Karena hal itu akan merusak keutuhan NKRI. “Aktor politik demi kekuasaan jangan membuat narasi politik SARA. Itu mengancam desintegrasi, persatuan dan kesatuan bangsa,” demikian Maksimus Ramses Lalongkoe. (akhir)
