SURABAYA, Beritalima.com |
Polemik berkepanjangan terkait UMK dan Penghapusan Omnibus Law, yang terus menerus disuarakan para pekerja dan buruh melalui demo di hampir seluruh wilayah Indonesia, membuat ketir-ketir para eksekutif, bahkan para legislatif juga merasa prihatin, mengingat para pengusaha besar mengancam akan menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menggantikan peran buruh dalam memproduksi barang mereka.
Seperti yang diungkapkan oleh wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim Hikmah Bafaqih, Jumat (6/11/2020).
“Laporan terakhir dari Disnaker memang bukan laporan resmi tertulis ya, cuman kemarin waktu rapat di daerah Pasuruan itu, Pak Himawan (kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jatim, red) menyampaikan, setidaknya sudah ada 2 pengusaha pabrik besar menyebutkan, kalau situasi buruh ini tetap tidak bisa dikendalikan, minta kenaikan UMK tanpa didasari oleh keadaan ekonomi yang terpuruk, para pengusaha ini akan memberikan pesangon sesuai aturan, dan memecat para buruh
semua,” jelas Hikmah.
Politisi asal PKB ini menuturkan mereka para pengusaha ini akan mengganti proses produksinya dengan mendatangkan mesin teknologi tinggi dan mereka juga siap memberikan pesangon pada para pekerja.
“Pertanyaannya, apakah kawan-kawan para pekerja ini sudah siap di PHK? Gimana pendapat kawan-kawan kalau sudah begini ? Jadi membangun iklim investasi yang sehat Itu penting, sementara yang belum bekerja itu banyak, yang membutuhkan pekerjaan itu banyak. Jadi, tolong dipertimbangkan kebijakan tuntutan yang anda suarakan,” sambung Hikmah.
Namun Hikmah mengakui jika pihaknya sebagai wakil rakyat menyuarakan pemikiran yang lebih berpihak pada masyarakat.
“Saya lebih memilih begini, saya menekan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dari sektor lain, misalnya memastikan yang miskin dapat bantuan dari KIP. Bantuan yang disalurkan lewat cukai rokok kan tinggi dan belum semuanya terserap, jadi guru itu masukkan menjadi bagian Peserta BPJS gratis, itu kan mengurangi beban hidup mereka, memastikan anak buruh pabrik yang penghasilannya sekian rupiah di bawah UMK itu untuk mendapatkan KIP, sehingga kemudian biaya sekolah juga bisa ditekan. Artinya kalau dari sisi layanan publik dasar mereka itu bisa gratis, bisa sangat murah atau gratis. Beban mereka rendah. Maka saya pikir, mereka mendapatkan UMK berapa pun itu lebih bisa mereka terima,” lanjutnya.
Hikmah menambahkan, solusi yang disampaikan tersebut diharapkan bisa mengurangi kekecewaan para pekerja atas situasi pandemi covid ini, sambil nanti menunggu kondisi dan situasi nya cukup sehat. Iklim investasi yang mungkin tidak kencang lagi untuk menaikkan UMK, perlu kearifan dibanding mengejar UMK yang pasti mentoklah. Ya sampai ibu Gubernur nangis, mending kita meminta pemerintah untuk meningkatkan layanan publik
“ibu gubernur sampai mengantar para ketua Asosiasi ke Jakarta untuk melakukan dialog dengan ibu menteri, saya pikir Ibu menteri sudah membuka pintu dan dialog untuk menerima masukan, tanggapan dan respon dibanding turun ke jalan. Bukan tidak membolehkan mereka turun ke jalan, oke ya tapi frekuensinya dikurangi agar tidak membebani mereka sendiri. Demo kan butuh biaya, dengan biaya itu saya pikir bisa dipergunakan untuk kebutuhan lain yang lebih urgent. Semua manusia memiliki masalah, namun jika disikapi dengan bijak, hasilnya juga lebih bermanfaat,” pungkasnya. (yul)
