MALANG, Beritalima.com |
Terkait program Pemerintah yang akan mem-vaksin warga Indonesia, menuai berbagai reaksi. Sebagian besar masyarakat awam cenderung menolak, meskipun Pemerintah memberikan sanksi denda jika masyarakat menolak divaksin.
Beredarnya pesan berantai lewat WhatsApp yang mengajak masyarakat menolak divaksin dengan alibi bahwa vaksin Sinovac yang dibeli Pemerintah dari negara China tersebut diragukan kehalalannya, juga masih banyak negara lain yang lebih maju menolak vaksin Sinovac.
Hikmah Bafaqih MPd, wakil ketua komisi E DPRD provinsi Jatim, memberikan tanggapan.
“Kalau teknis tentang berapa jumlah dan sebagainya, silahkan bertanya ke Dinkes ya. Cuman pendapat saya tentang penolakan terhadap vaksin atau vaksinasi inilah yang sejak awal saya sampaikan ke Dinkes, bahwa perlu ada edukasi lebih awal, sosialisasikan, agar masyarakat paham,” terang Hikmah.
Lebih lanjut politisi besutan PKB ini menuturkan, perlu dilakukan edukasi, sosialisasi lebih awal kepada masyarakat, terutama masyarakat awam yang belum memahami, atau jauh dari informasi tentang vaksin Sinovac.
“Edukasi ini kita harapkan bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya vaksin. Seperti apa sih dan apa bahayanya bila terjadi penolakan. Karena bagaimanapun pandemi Covid-19 ini tidak pernah akan berakhir kalau kemudian tidak kita selesaikan dengan cara vaksinasi,” sambung Hikmah.
“Karenanya proses edukasi dan penyadaran ke masyarakat ini yang saya pikir masih kurang, dan lebih banyak beredar pesan hoax tentang vaksin dan vaksinasi ini, masih kalah dari pesan-pesan yang disampaikan secara resmi oleh Kemenkes,” lanjutnya.
“Pesan Kemenkes masih kalah populer, masih kalah dengan pesan-pesan hoax tentang vaksin dan vaksinasi yang diluncurkan oleh banyak pihak yang tidak jelas. Ini berarti harus ada gerakan yang lebih kuat lagi untuk melakukan proses edukasi nya, karena memaksa itu juga tidak bijaksana. Cuman masyarakat yang menolak juga jauh lebih tidak bijaksana lagi,” pungkasnya.(yul)
