JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr H R Achmad Dimyati Natakusumah minta Pemerintah dibawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menutup public utility yang ada di Indonesia agar wabah virus Corona (Covid-19) tidak semakin banyak dan meluas di tanah air.
Soalnya, ungkap wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Banten tersebut, public utility merupakan tempat berkumpulnya orang banyak seperti airport, dermaga pelabuhan, terminal dan lain-lain. Pengalaman terjangkit Covid-19 Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi harus menjadi pelajaran sangat berharga oleh pemerintah dalam menanggulangi wabah yang awalnya terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, Desember tahun lalu.
“Sebagai wakil rakyat, kami berharap Menhub mengikuti jejak yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis dengan maklumatnya dan mendukung himbauan Presiden Jokowi, yaitu social distancing, agar bandara ditutup sementara untuk menghindari ‘import’ Covid-19 ke Indonesia,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Selain Bandara, jelas Bupati Padeglang, Banten dua periode itu, Pemerintah juga harus melakukan hal serupa terhadap pelabuhan karena ini juga menjadi pintu masuk orang dari luar negeri ke Indonesia. “Saya minta Pemerintah segera untuk sementara menutup bandara, pelabuhan dan terminal untuk menghindari Covid-19 pandemic,” desak pria kelahiran Tangerang, 17 September 1966 tersebut dalam keterangan tertulis kepada Beritalima.com, Kamis (26/3).
Dengan begitu, lanjut Dimyati, diharapkan berkumpul dan berdekatannya orang bisa terhindar dari penularan Covid-19. “Saya juga minta Pemerintah lebih masif lagi mensosialisasikan masalah ini. Dengan masifnya dilakukan sosialisasi, Pemerintah bisa segera menuntaskan mewabahnya Covid-19 di Indonesia,” kata anggota DPR RI membidangi hukum dan keamanan ini.
Pemerintah, lanjut Dimyati, harus berani mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Pemerintah juga harus segera melakukan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) karena penuntasan semua yang berkaitan dengan bencana nasional ini tidak bisa hanya bicara satu sektor saja. Misalnya, diserahkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) saja. Soalnya, semua departemen memiliki interdepedency, Covid-19 quite dangereous atau the silent enemy sudah menjadi musuh bersama dunia termasuk bangsa Indonesia.
“Gugus tugas yang dibentuk juga bisa memberikan masukan yang tepat kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan kebijakan tepat sehingga lahirrlah langkah-langkah kongkrit cepat dan tepat karena Covid-19 merupakan hal yang baru di Indonesia. Pemerintah jangan sampai terlambat mengambil keputusan dan kebijakan karena ini sudah emergency,” demikian Dr H R Achmad Dimyati Natakusumah. (akhir)
