MADIUN, beritalima.com- Disdukcapil Kabupaten Madiun,mengadakan Workshop Kependudukan yang dilaksanakan di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jalan Aloon-Aloon Utara Kota Madiun, Jawa Timur.
Acara yang dibuka Bupati Madiun ini, dilaksanakan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara dan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pada masyarakat.
“Workshop ini sebagai upaya mengurangi tingkat resiko pemalsuan dokumen kependudukan dan meningkatkan akurasi data kependudukan. Sehingga dapat diketahui jumlah penduduk maupun TKI yang bekerja di luar negeri,” kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun, P Widodo, kepada wartawan.
Menurutnya lagi, workshop yang diikuti sekitar 1.105 orang yang terdiri dari Kepala Desa/Kelurahan, Ketua BPD, ketua LKMD, tokoh masyarakat dan perwakilan PJTKI masing-masing Kecamatan tersebut, terbagi dalam 4 kelompok yang akan diadakan di dua lokasi. Yakni di ruang rapat BPKAD Pemkab Madiun, senin (22/8/2016) – selasa (23/8/2016) dan ruang rapat RM Utama Caruban, Mejayan, Rabo (24/8/3016) – Kamis (25/8/2016).
Sementara itu, Bupati Madiun, H. Muhtarom, dalam sambutannya mengatakan, untuk menghindari adanya permasalahan data kependudukan bagi TKI, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat.
“Ke depan diharapkan data kependudukan di Kabupaten Madiun bisa lebih valid. Tidak lagi di jumpai TKI/TKW ilegal dan bagi penduduk yang bekerja di luar negeri bisa lebih terlindungi, aman dan cepat terselesaikan jika terjadi permasalahan di luar negeri,” kat H Muhtarom.
Hingga saat ini, lanjutnya, jumlah penduduk di Kabupaten Madiun pada semester 1 tahun 2016 mencapai 719.575 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan data kependudukan yang bersifat dinamis sesuai perubahan dokumen penduduk seperti kelahiran, kematian, perpindahan, baik dari atau yang keluar daerah.
“Diharapkan, semua pihak dan instansi terkait selalu sigap dan tidak mengenal lelah dalam mengatasi semua kendala yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat menjadi pemacu kinerja kita semua dalam melaksanakan kebijakkan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun,” pungkas Bupati Madiun. (Humas & Protokol Kabupaten Madiun/Editor Dibyo).
