JAKARTA, Beritalima.com– Untuk mengakhiri polemik soal Vaksin Nusantara, anggota Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto mengusulkan agar Kementerian Risit dan Teknologi (Kemenristek) segera mengambil sikap dengan cara memasukan riset Vaksin Nusantara itu ke dalam Konsorsium Riset Covid-19 agar pengembangan vaksin ini menjadi optimal.
Dengan demikian, jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Industri dan Pembangunan ini, berbagai permasalahan filosofis maupun teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas dalam forum ilmiah yang ada. “Ini akan menjadi lebih sistematis dan akseleratif. Jangan seperti sekarang, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan ;sendiri’ tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh.
Akibatnya, ungkap Wakil Rakyat dari Dapil III Provinsi Banter itu, muncul keramaian pembicaraan publik terkait Vaksin Nusantara lebih pada sikap pro-kontra non ilmiah, dukung-mendukung elit yang merembes masuk ke wilayah sosial politik.
Apalagi ketika para influencer ikut serta maka akan menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ini kontraproduktif. Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, komunikasi atas proses dan hasil riset Vaksin Nusantara menjadi tidak terkanalisasi dengan baik.
“Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini sangat tidak sehat dan menghabiskan energi kita,” jelas Mulyanto yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Seperti diketahui, Kemenristek melalui Konsorsium Riset Covid-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan enam lembaga riset pemerintah dan Perguruan Tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
Karena itu, doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai), Jepang 1995 tersebut berpendapat, akan menjadi sinergis dan produktif kalau konsorsium riset vaksin nasional memasukan tambahan riset vaksin Nusantara sebagai platform kedua belas riset vaksin Merah Putih.
“Perlu intervensi negara yang serius untuk mendorong riset dan produksi vaksin domestik. Agar kita tidak sekedar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi negara pembuat, yang berbasis keunggulan para inovator andal nasional. SDM dan lembaga riset kita mampu melakukan itu,” kata dia.
Mulyanto melihat peran Kemenristek sangat penting dalam mengatasi polemik di atas. Mengingat Kemenristek merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan riset dan teknologi secara nasional.
Sayangnya Pemerintah justru berencana menggabung Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan juga telah mengangkat Ketua Konsorsium Riset Covid-19 sebagai pejabat di lembaga lain. “Ini mencerminkan lemahnya keseriusan Pemerintah dalam pengembangan vaksin domestik,” imbuh Mulyanto.
Untuk itu, Mulyanto mendesak Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ke dalam Konsorsium Riset Covid-19, yang selama ini di bawah koordinasi Menristek/Kepala BRIN, agar program riset Vaksin domestik semakin konsolidatif.
“Harusnya Pemerintah memperkokoh manajemen kelembagaan Ristek nasional, sehingga semakin sinergis dan produktif. Bukan malah membuat bingung publik,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
