KUPANG, beritalima.com — Sejak Januari hingga Mei 2024 sebanyak 2.982 nomor induk berusaha (NIB) yang terbit melalui sistem OSS di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Demikian disampaikan Plt Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang Penina N. A. Lauata, SSTP., MM., saat ditemui beritalima.com di ruang kerjanya, Senin (3/6/2024).
Nina Lauata merincikan, dari jumlah 2.892 NIB, yakni pada Januari sebanyak 283 NIB, Februari 312 NIB, Maret 413 NIB, April 1.589 NIB, dan Mei 385 NIB.
“Kalau untuk izin usaha sekarang secara online melalui sistem OSS berlaku seluruh Indonesia. Jadi kita tidak ada lagi layanan izin usaha secara manual. Dan melalui sistem OSS ini dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha secara mandiri. Ini sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Cipta Karya Nomor 6 Tahun 2023”, jelas Nina Lauata.
Nina mengakui bahwa dalam proses pengurusan izin NIB, ada masyarakat yang mengalami kendala atau kesulitan, saat itu juga petugas Dinas Penanaman Modal PTSP langsung memberikan informasi dan pendampingan.
“Misalnya ada pelaku usaha tidak bisa buat NIB kita bantu proses. Di sini ada pendampingan NIB, dan kita punya program Kamis OSS dan Klinik Investasi”, ujarnya.
Dia mengatakan, di tahun 2024 ini, Pemerintah Kota Kupang melalui DPMPTSP Kota Kupang terus melakukan pengembangan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik, yaitu dengan bergabungnya sejumlah instansi terkait, antara lain Polresta Kupang Kota, UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang, Dinas Sosial Kota Kupang.
“Dinas Sosial Kota Kupang terkait pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang terkait pembayaran pajak kendaraan. Polresta Kupang Kota terkait perpanjangan SIM”, katanya.
Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini ada kebijakan Tax Amnesty hingga 29 Juni 2024. Dimana keterlambatan bayar pajak bebas denda dan ada diskon pembayaran pajak kendaraan bermotor kendaraan mutasi ke Provinsi NTT.
Dikatakan Nina Lauata, pelayanan MPP ini tidak hanya dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tetapi juga dilakukan pelayanan di CFD.
“Antusias masyarakat yang datang mengurus izin usaha di CFD meningkat. Karena selain mereka refreshing, juga mereka bisa mengurus pajak kendaraan, perpanjangan SIM, pengambilan SPPT pajak bumi dan bangunan tahun 2024 dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan terintegrasi pelayanan dari berbagai instansi di satu tempat, pelayanan lebih memudahkan masyarakat”, ungkapnya. (L. Ng. Mbuhang)
