JAKARTA, Beritalima.com– Dalam kondisi perekonomian Indonesia morat-marit seperti sekarang ditambah hantaman virus Corona (Covid-19) yang sudah melanda hampir seluruh provinsi di tanah air, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju (KIM) harus mampu mengendalikan harga pasar kebutuhan pokok termasuk bahan baku untuk pelaku industri makanan dan minuman berskala kecil.
Anggota Komisi VI DPR RI membidangi industri dan perdagangan, Hj Nevi Zuairina dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beritalima.com, Selasa (7/4) siang mengaku, dia banyak menerima keluhan
dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak diberbagai industri makanan dan minuman berskala kecil tentang tidak terkendalinya harga bahan baku sebagai komponen utama pembuatan produk makanan dan minuman (mamin).
Dijelaskan perempuan berhijab kelahiran Jakarta, 20 September 1965 ini, keluhan para pelaku usaha mamin tersebut umumnya terkait dengan harga bahan baku, misalnya gula. Para Ketua UKM banyak mengirimkan pesan melalui WA maupun saat bertemu mereka di lapangan. Mereka resah akan kelangsungan usaha mereka mencari nafkah dengan kondisi tak menentu seperti sekarang.
“Mestinya Pemerintah menindak pelaku usaha yang menimbun atau menetapkan harga diluar kewajaran terhadap komoditas bahan pokok. “Kami UKM sekarang lagi resah Ibu. Dengan harga gula satu sak sudah mencapai Rp 890.000, Bu,” kata wakil rakyat dari Dapil II Sumatera Barat menirukan ucapan Ketua Forum UMKM setempat saat berkunjung ke sumjalah Kota di Ranah Minang itu beberapa waktu lalu.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini mengungkapkan, belakangan banyak Izin impor yang dibuka, bahkan tanpa melalui seleksi Rekomendaso Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari kementerian tehnis sehingga tindakan itu memperlancar proses impor produk pangan seperti produk hortikultura dan gula.
Namun, pada kenyataannya, ungkap perempuan berhijab ini, kenyataannya hingga saat ini produk-produk pangan masih tergolong tinggi harganya seperti bawang putih. Bahkan gula pasir sesuai Harga Enceran Tertinggi (HET) Rp. 12.500 per kg, kenyataannya di pasar masih banyak pedagang yang menjual Rp 19.000 per kg.
Diharapkan ada relokasi anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rp 1,5 triliun yang di fokuskan untuk stabilitas harga pangan pokok. Dana sebabnyak itu bakal berdampak kepada stabilisasi harga pangan pokok.
Nevi juga mengatakan, wabah COVID-19 sangat mempengaruhi aktifitas perdagangan yang ada di Indonesia dan secara langsung mempengaruhi pelaku usaha dalam negeri dan perekonomian nasional. Dalam kondisi sulit seperti saat ini, saya meminta Pemerintah, tidak melupakan begitu saja perdagangan luar negeri/ekspor.
“Program penguatan produk yang berorientasi ekpor secara digital, promosi digital tetap dilakukan minimal bisa disiapkan agar ketika wabah corona berakhir, kegiatan langsung berjalan secara lancar secara cepat”, pinta Nevi.
Selain penyampaian persoalan harga bahan pokok, Nevi menyoroti juga distribusi logistik. Pemerintah dan semua pelaku distribusi logistik harus mencegah adanya segolongan orang yang mencoba mencari keuntungan ditengah bencana wabah ini.
Begitu juga soal jaminan kesehatan, Nevi dibangun sistem jaminan atau prosedur legalitas dengan cara bekerja sama dengan Kemenkes, tiap logistik yang berjalan mengangkut barang dan pelaku bebas dari virus Covid-19 sehingga pedagang di pasar yang menerima aman menjual bahan pokok ke konsumen.
“Saya berharap, Kementerian Perdagangan akan memberikan sumbangsih kepada pemerintah secara keseluruhan dalam menjalankan program-program yang berpihak kepada rakyat sehingga perekonomian nasional dapat bangkit pasca wabah covid-19 ini,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
