Sumbawa Barat NTB.beritalima.com|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, juga mengatur tentang tata cara perubahan fungsi kawasan hutan, yang dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi Kawasan Hutan.
Ketua kordinator lapangan (Korlap) KTH Desa Talonang Nawir mengatakan,bahwa masyarakat Talonang pada tahun 2018 mengajukan permohonan kepada Pemeritah Pusat melalui Kementerian Kehutanan RI untuk mereboisasi hutan lindung menjadi hutan produksi di wilayah desa talonang.
“Di Desa Talonang ada dua kelompok KTH yakni kelompok Batu Akek dan Sasopo Ate yang terlibat untuk mereboisasi hutan tersebut,sedangkan hamparan lahan untuk kelompok Batu Akek seluas 200 Hektare dan untuk kelompok Sasopo Ate seluas 164 Hektare” kata Nawir kepada media senin (07/02/22).
Nawir berharap kepada H.Muhammad Syafrudin,ST,.MM anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PAN Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa untuk menyampaikan kepada Kementerian RI agar bisa memberikan bantuan anggaran atau bibit pohon yang berproduktif,agar bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kami selama ini masih diberikan pendampingan dari KPH Kabupaten diberikan bibit /biji Sengon sebayak 500 biji dan Kayu putih sebanyak 500 biji,untuk sementara kami masih dalam pembibitan dan itu pun kami melakukan anggaran secara swadaya dari masing -masing kelompok ” terangnya
Ketua kelompok Batu Akek Lukman HM menyampaikan terimaksih kepada H.Muhammad Syafrudin ,ST,.MM anggota DPR RI yang selama ini telah memberikan bantuan kepada masyarakat desa talonang dan masyarakat talonang sendiri pun menganggap H.Muhammad Syafrudin bukan orang lain akan tetapi sebagai keluarga kami.
“Kami berharap H.M Syafrudin memberikan bantuan bibit pohon buah yang produktif seperti Pohon Durian,Pohon Rambutan, Pohon Alpokat dan Pohon Kelengkeng. Agar bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Talonang”harapannya (Rozak)
