Bima kota NTB.beritalima.com|
Setelah 2 tahun menanti kepastian, 429 orang tenaga penyuluh pertanian seluruh Indonesia dan diprovinsi NTB khusunya Pulau Sumbawa akhirnya bisa bernapas lega. Mereka kini resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama di lingkup Pemerintah Daerah.
Anggota DPR RI Fraksi PAN Komisi IV Dapil 1 NTB Pulau Sumbawa H.Muhammad Syafrudin,ST.MM yang akrab disapa HMS,mengatakan Surat Keputusan Pengangkatan ASN PPPK sudah ada dan mereka nantinya akan dilantik dan diambil sumpah sebagai ASN PPPK.
“Kabupaten Dompu sudah penyerahan SK, dalam momen tersebut turut hadiri diantaranya kepala dinasnya pertanian kabupaten Dompu,PLT.Kepala Dinas Dikpora serta sejumlah pegawai di lingkup pemerintah Daerah dompu.yang digelar di Aula kantor BKD dan PSDM Rabu (17/2) kemarin” kata HMS saat dikonfirmasi oleh awak media via seluler kamis (18/2/21).
HMS menyampikan,Pelantikan di Dompu dilakukan oleh Kepala BKD dan PSDM Ir.Ruslan,kepada ASN dan PPPK yang dilantik itu agar bekerja dengan disiplin sesuai tugas dan fungsinya serta tidak melanggar aturan.Laksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.”Selamat Sekarang Anda sudah resmi diangkat menjadi ASN, PPPK dilingkup Pemkab Dompu.”Ucap HMS
Inilah rekapitulasi progres penetapan SK PPPK oleh Bupati dan walikota.Untuk Kabupaten Bima sebanyak 73 orang, Dompu 35 orang, Lombok Barat 49 orang, Lombok tengah 64 orang, Lombok timur 83 orang, Lombok Utara 22 orang, Sumbawa 45 orang, Sumbawa Barat 17 orang,kota Bima 14 orang,kota Mataram 9 orang dan Provinsi NTB 18 orang, Sehingga total sebanyak 429 orang.
“PPPK termasuk ASN juga. Hak dan kewajibannya sama,sedikit saja bedanya kalau ASN PPPK tidak mendapat pensiun seperti Tenaga Harian Lepas (THL),kepada THL yang sudah mendapat kesempatan ini agar dapat meningkatkan prestasi kerjanya sehingga dapat berguna bagi peningkatan pertanian di tanah air kita”Tutur HMS
H.M.Syafrudin merasa bersyukur karena beberapa waktu lalu dirinya langsung menyampaikan kepada pemerintah pusat pada waktu rapat dengan Menteri Pertanian RI bersama Eselon 1 nya, agar seluruh penyuluh pertanian di Indonesia bisa diperhatikan terutama dengan rencana pemerintah bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria untuk peningkatan jenjang kerja bisa diangkat tentu dengan melalui klarifikasi yang berlaku.
“Alhamdulillah upaya tersebut sekarang berjalan, kenapa ini penting diperhatikan karena bagi saya penyuluh adalah ujung tombak bagi pemerintah dengan masyarakat dilapangan,dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan kita jadi ironis kalau mereka bekerja tanpa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah”pungkasnya (Rozak)
