JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Dr H Muhammad Hidayat Nur Wahid yang lebih akrab disapa HNW mendesak pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius untuk membantu mengatasi wabah pandemi virus Corona (Covid-19) di Pondok Pesantren (Ponpes).
Politisi senior yang juga Ketua MPR RI 2004-2009 itu menyoroti tingginya angka penularan dan korban Covid-19 di Ponpes. Data Direktur Pendidikan Diniyah&Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenang), hingga 6 Desember 2020, tercatat 4328 Santri, 21 Ustadz/Ustadzah dan 2 Pegawai Ponpes di 67 Pesantren di 13 Provinsi positif kena Covid-19.
Data Ketua Umum Rabithah Ma’ahid Al-Islamiyah (RMI) PBNU, KH Abdul Ghafar Razin yang disampaikan pada malam puncak Peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan secara daring di PBNU beberapa hari lalu juga menemukan adanya 110 Ponpes, 4000 lebih Santri terpapar Covid-19, dan 207 Kyai/Nyai wafat yang diduga kuat karena Covid-19.
Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut, setidaknya 3000 santri dinyatakan positif Covid-19 dalam tiga bulan terakhir. Bahkan di wilayah Cilacap 55 persen kasus Covid-19 Oktober disumbangkan klaster Ponpes.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut minta Kemenag untuk lebih serius mengadvokasi Pespes dan kerjasama dengan Instansi terkait untuk mengatasi tingginya penularan Covid-19 terhadap santri dan kiai, dengan edukasi, pendampingan, bantuan langsung untuk pengadaan lingkungan yang sehat&bersih, sarana cuci tangan/sanitizer dan dengan menyediakan fasilitas Swab PCR gratis.
Kemenag harus menghubungkan program ini dengan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit terdekat dengan Pesantren.
“Pesantren sebagai aset pendidikan moral dan keagamaan yang penting bagi bangsa Indonesia, saat ini dalam kondisi rawan Covid-19. Banyak Santri/Ustadz/Kiyai yang terpapar. Seharusnya Kemenag memastikan kehadiran dan advokasinya untuk Pesantren,” kata HNW di Jakarta, Selasa (15/12).
Karena itu, HNW mendesak Kemenag membantu Pesantren atasi Covid-19 melalui maksimalisasi potensi anggaran tahunan tak terserap yang setiap tahunnya di atas Rp 2 triliun, atau melalui cara-cara lain yang dibenarkan UU sebagaimana dilakukan Mendikbud membantu penyelenggaraan Pendidikan.
Keberpihakan anggaran itu, bila dilaksanakan bakal sangat membantu 67 Pesantren (sesuai data Kemenag) maupun 110 Pesantren (sesuai data RMI PBNU).
“Kemenag juga harus kerjasama dengan Kemenkes dan Satuan Tugas Covid-19 untuk aksi bantu Pesantren atasi covid-19 seperti diatas, termasuk menyediakan Swab PCR gratis bagi Pesantren, sebagai upaya pemutusan penularan Covid-19 pada santri dan kiai yang sudah sangat mengkhawatirkan.
Selain itu, Kemenag juga penting semakin massif sosialisasikan Prokes dan kebiasaan baru di era Covid-19, agar Pesantren tidak jadi klaster baru penyebaran Covid-19 dan Pesantren berkontribusi putus lingkaran setan penyabaran Covid-19 dengan hadirkan generasi pelanjut Ulama/Tokoh Umat yang sehat dan menyehatkan sehingga pesantren yang menjadi pusat pembentukan calon Ulama Rahmatan lil alamin, tidak lagi jadi sasaran fitnah karena terpaparnya sebagian Santri dari Covid-19. (akhir)
