SURABAYA, Beritalima.com |
Anggota DPRD provinsi Jatim dari fraksi PDIP HPL (Hari Putri Lestari) merasa prihatin akan maraknya kejahatan yang terjadi pada perempuan. Namun anggaran dibidang Pemberdayaan perempuan sangat minim, bahkan cenderung kurang. Oleh karena itu pihaknya meminta agar anggaran dibidang pemberdayaan perempuan ditambah. Kamis (16/7/2020)
HPL berharap Pemprov Jatim menambah anggaran untuk penanganan perempuan dan anak. Pasalnya di Jatim banyak persoalan yang dialami oleh perempuan, misalnya, pelecehan, kekerasan hingga pemberdayaan perempuan dan anak semakin hari semakin meningkat.
“APBD Jatim 2019 sebesar Rp 31 Triliun, dimana untuk urusan pemberdayaan perempuan di Jatim hanya sebesar Rp 36 M selama satu tahun,” tandas HPL.
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini lebih lanjut membeberkan minimnya anggaran untuk pemberdayaan perempuan di Jatim misalnya pembinaan tentang keluarga TKW sebesar Rp 99 Juta per tahun, pelaksanaan gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak sebesar Rp 600 juta per tahun dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang sebesar Rp 486 juta pertahun.
“Dan pada tahun 2019 untuk belanja hibah fungsi pemberdayaan perempuan untuk biaya operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jatim mendapat alokasi dana bantuan hibah sebesar Rp 700 juta per tahun. Ini sangat minim sekali karena angka kekerasan pada perempuan dan anak di Jatim tinggi,” jelasnya.
HPL menambahkan dengan jumlah anggaran yang total keseluruhan Rp 36 M untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Jatim tersebut, pihaknya menganggap perlu ada penambahan anggaran.
“Kami berharap ke depannya ada peningkatan penambahan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Jatim,” tukasnya.
Politisi yang juga aktivis perburuhan ini menambahkan pihaknya berharap Pemprov Jatim mengurangi dana-dana lainnya yang tidak penting dan tidak masuk dalam skala prioritas.
“Kalau dananya minim bagaimana bisa menangani penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak . Perlu ada penambahan anggaran untuk itu,”tandasnya, (yul)
