LUMAJANG, Beritalima.com|
Anggota DPRD provinsi Jatim Hari Putri Lestari SH MH, atau yang biasa dipanggil HPL ini mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk mendengarkan masukkan dari para perawat di wilayah Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa).
“Kehadiran kami dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan setinggi tingginya bagi masyarakat, terutama di pedesaan maka keberadaan Perawat Pondok Kesehatan Desa harus mendapatkan perhatian pemerintah Jawa Timur maupun Pemerintah kota /kabupaten,” terang anggota komisi E ini.
HPL menyebutkan bahwa Permasalahan Utama Ponkesdes ini adalah Kepastian Status Pekerja Perawat Ponkesdes. Karena mereka mengeluhkan Gaji yang mereka terima selalu terlambat berbulan bulan, bahkan yang terakhir ini, gaji bulan Mei sampai dengan September 2021 belum diterima.
“Sehubungan mayoritas pekerja Ponkesdes ini telah berusia diatas 35 tahun, jika mendaftar sebagai PNS sudah tidak memenuhi syarat, maka mereka mengajukan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( P3K), dan diupayakan Gaji /Honor minimal sebesar Upah Minimal Kota / Kabupaten setempat, dan jaminan sosial (BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan). Pembiayaan terkait gaji atau honor ini bisa dilakukan
secara gotong royong oleh Pemerintah Jawa Timur dengan Kota /Kabupaten,” sambung wakil ketua DPD PDIP Jatim ini.
Menurut HPL dari permasalahan tersebut diatas, maka Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Jawa Timur ini, menyelenggarakan Fokus Group Disscussion dengan tema Merumuskan Skema Pengadaan dan Perumusan Gaji Perawat Pondok Kesehatan Desa.
Hadir dalam acara diskusi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, PPNI Jatim, Kadis Kesehatan kota / kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah Jatim, Badan Kepegawaian & Diklat , Perwakilan Perawat Ponkesdes kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang & Probolinggo.
“Selanjutnya acara diskusi tersebut juga akan dilakukan di daerah kabupaten lainnya di Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut salah satunya adalah diperlukan adanya “perbaikan” koordinasi kerjasama antara Pemerintah Jawa Timur dengan pemerintah kota /kabupaten,” pungkasnya.(Yul)
