SURABAYA, Beritalima.com|
Anggota DPRD provinsi Jatim Hari Putri Lestari SH MH atau yang biasa dipanggil HPL ini meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terkait pemberitahuan BMKG ( Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika) akan adanya tsunami.
Bukan cuma sosialisasi dan mitigasi terjadinya bencana yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, namun kesiapan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap keluarga-keluarga yang hidup disepanjang pantai Selatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir adanya korban jiwa.
“Kalau setiap hari dari BMKG nasional maupun BMKG Jawa Timur memberitahukan akan adanya bencana gempa bumi dan kemungkinan terjadinya tsunami, maka perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah daerah harus memikirkan dampak yang paling besar terjadi adalah keluarga-keluarga yang tinggal dan hidup di sepanjang pantai Selatan,” terang HPL.
HPL menyebutkan frekuensi terjadinya gempa-gempa kecil meskipun cuman 3 skala Richter kian meningkat. Mulai dari Sumatera Utara sampai Sumatera selatan, pulau Jawa sebagian di daerah Jawa Barat juga, Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Timur dan Indonesia bagian timur.
“Sepengetahuan saya yang dulu pernah bekerja di manajemen risiko 10 tahun, Amerika dan Jepang sudah bisa memprediksikan akan adanya bencana gempa bumi yang disusul tsunami. Mereka punya alat canggih seperti satelit maupun teknologi. Mereka bisa melihat kondisi bukan hanya secara teknologis aja, namun alat-alat canggih yang mereka miliki bisa mendeteksi sedini mungkin akan terjadinya bencana,” sambung politisi PDIP ini.
Lebih jauh HPL mengatakan bahwa prediksi itu terbukti benar, karena mulai Januari frekuensi adanya gempa bumi
semakin meningkat, bahkan bulan April dan Mei ini satu bulan penuh hampir tiap hari terjadi gempa bumi.
“Perlu ditingkatkan waspada dan waspada. Khususnya di daerah pesisir pantai Selatan Jawa Timur. Kita fokus Jawa di pesisir pantai yang berhadapan dengan samudra Indonesia, memang Provinsi Jawa Timur melalui program BPBD, gencar melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang Desa tangguh bencana (Destana). Tapi sosialisasinya saya lihat masih kurang, karena mungkin adanya keterbatasan dana,” lanjut anggota komisi E ini.
HPL menegaskan, program BPBD Jawa Timur terkait sosialisasi dan pelatihan yang harapannya tidak hanya bergantung pada provinsi, harusnya dari pemerintah Kabupaten terutama Pemerintah kabupaten di sekitar pesisir yang berdekatan dengan pesisir pantai Selatan, Malang Lumajang, Jember dan Banyuwangi ini harus lebih ekstra waspada.
“Bukan hanya sekedar waspada, tapi harus ekstra waspada, karena frekuensi gempa ini sudah sering. Ada dana desa (BumDes) itu bisa digunakan, jangan hanya diperuntukkan bangun infrastruktur saja, tapi dialokasikan dengan Desa tangguh bencana di pelatihan-pelatihan. Jadi koordinasi antara pemerintahan desa, Kabupaten, provinsi bisa bersinergi. Kalau gotong royong seperti itu akan lebih mudah dalam menanggulangi bencana. Termasuk dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda untuk selalu siap membantu jika terjadi bencana. Karena bencana itu tidak menunggu waktu, bisa terjadi setiap saat,” pungkasnya.(Yul)
