JEMBER, Beritalima.com |
Anggota DPRD provinsi Jatim dari fraksi PDIP Hari Putri Lestari (HPL) SH, MH melaksanakan serap aspirasi di 18 titik di kabupaten Jember. Politisi anggota komisi E ini lebih banyak mendengarkan keluhan warga daripada menyampaikan kinerjanya selama duduk sebagai wakil rakyat di gedung Indrapura. Kegiatan serap aspirasi sendiri berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 November 2020.
HPL menjelaskan, warga Jember mayoritas mengeluhkan perihal pupuk yang mengalami kelangkaan, kalaupun ada di pasaran, harganya terbilang sangat mahal.
“Saya memperhatikan dalam
menyerap aspirasi tentunya lebih banyak mendengar apa yang mereka keluhkan, dan apa yang mereka butuhkan. Biasanya reses dilakukan di 6 titik, tapi reses tahap 3 ini saya melakukan kunjungan ke 18 titik di kabupaten Jember. Mayoritas pertama yang dikeluhkan adalah masalah pupuk subsidi yang langka dan harga pupuk yang mahal. Yang kedua terkait dengan banjir, infrastruktur jalan yang rusak. Yang ketiga, banyak warga yang belum mempunyai BPJS. Rata-rata yang hadir pada reses saya belum punya BPJS, hampir 40 persen yang belum punya BPJS,” terang HPL.
“Kemudian keluhan terhadap dampak Covid, mereka ingin mendapat bantuan sifatnya untuk permodalan, supaya bisa membuat UKM bangkit dan menjalankan bisnis sendiri.
Bantuan yang dari pemerintah Rp 2,4 juta itu kan dari pusat, tapi kan masih sedikit yang bisa diakses, jadi masih sedikit yang dapat bantuan sehingga mereka berharap kalau tidak dari pusat ya dari provinsi berupa bantuan permodalan,” sambung HPL.
“Berikutnya adalah masalah pengangguran anak muda sebagai bonus demografi. Harapannya ya BLK. Saya mendorong Dinas Tenaga Kerja jumlah BLK diperbanyak. Kemudian juga ada permodalan sehingga tidak hanya sekedar dilatih, memang ada yang dititipkan magang, tapi kan ada juga yang ingin kerja mandiri,” lanjutnya.
“Fraksi PDI Perjuangan akan mengusulkan lintas komisi, antara komisi E dengan komisi C agar ada Bank Jatim yang memberi permodalan. Dana hibah kalau memang tidak ada, mereka berharap sekali bisa ada permodalan kredit lunak yang sifatnya tidak seperti bunga bank pada umumnya, tetapi bunganya sangat kecil atau bahkan cuma kena biaya administrasi,” tandasnya.
HPL menambahkan, yang tidak kalah penting mereka itu mengeluh terhadap pemerintahan, banyak keluhan terkait dengan bantuan bantuan. Warga miskin justru belum menerima bantuan. Perlu ada perbaikan data yang update, karena bantuan pemerintah saat ini kurang tepat sasaran. Keluhan dari penyerapan aspirasi ini akan kita distribusikan ke komisi komisi yang membidangi, dan tentunya untuk ditindaklanjuti pemerintah provinsi dan akan kami kawal.(yul)
