TERNATE,beritaLima.com || Mahasiswa Doktoral Universitas Terbuka, Abu Zubair Latupono, S.IP., M.M. mengucapkan selamat HUT Bhayangkara ke-79 Tahun 2025.
Dia menyampaikan, Pada tanggal 1 Juli 2025, tonggak penting diperingati Polri sebagai lembaga penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, karena tanggal ini menandai HUT ke-79 Bhayangkara.
Peringatan Hari Jadi Bhayangkara melampaui proses seremonial belaka, ini berfungsi sebagai cerminan mendalam dari lintasan sejarah dan perkembangan Polisi dari waktu ke waktu,”ucap Abu, Senin (30/6/25)
Sekaligus katanya lagi, memberikan platform untuk menegaskan kembali komitmen lembaga dalam meningkatkan kemajuan operasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dengan integritas yang tak tergoyahkan.
“Makna Perayaan HUT Bhayangkara Setiap tanggal 1 Juli, HUT Bhayangkara diselenggarakan sebagai bentuk penegasan kembali institusi kepolisian yang telah ada sejak 1 Juli 1946. Nama “Bhayangkara” sendiri merupakan akronim yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “pelindung.” Melalui berbagai peristiwa sejarah, Polri telah mengalami banyak perubahan dan adaptasi adaptasi demi memenuhi harapan masyarakat serta tantangan zaman yang semakin kompleks.
Dan peringatan HUT Bhayangkara ini penting karena dapat membantu kita memahami peran Polri dalam membina kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan yang dihadapi Polri semakin kompleks, mulai dari masalah kriminologi hingga korupsi kelembagaan.
“Melalui peringatan ini, diharapkan Polri tidak hanya belajar dari capaian yang telah dicapai, tetapi juga dari berbagai tantangan dan kesulitan yang ada,”katanya.
Semangat Perbaikan Menuju Polri yang Moderen tambahnya lagi, Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian memiliki peran krusial dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepercayaan publik terhadap Polri meningkat secara signifikan, meskipun masih banyak tantangan, terutama dalam hal integritas dan transparansi. Publik meyakini bahwa peran Polri tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi, mendukung, dan memajukan seluruh anggota masyarakat.
Reformasi yang tengah dilaksanakan antara lain perbaikan sistem internal, pelatihan bagi aparat kepolisian, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan. Menurut kajian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), di era digital ini, lembaga pemerintah harus bekerja sama menyediakan layanan publik yang transparan dan akuntabel serta menjawab kebutuhan masyarakat luas.
Polri harus menjadikan semangat perbaikan sebagai dasar utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk meningkatkan profesionalisme, Polri harus menerapkan reformasi berkelanjutan yang mencakup aspek struktur organisasi dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sangat penting agar setiap anggota Polri memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas mereka.
Program-program penyuluhan dan pemberian bantuan sosiak kepada masyarakat umum juga harus diperhatikan dengan saksama. Melalui komunikasi yang efektif dengan masyarakat, Polri dapat lebih memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat umum. Terwujudnya program dimaksud, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, hal ini juga akan membuat kepolisian lebih peka dan tanggap terhadap berbagai permasalahan yang muncul di berbagai daerah serta dapat teratasi dengan baik.
Pelayanan yang Baik sebagai Prioritas Utama Layanan yang efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Layanan yang baik mencakup aspek profesionalisme, kecepatan, dan kenyamanan dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa universitas terkemuka di Indonesia pada tahun 2023, masyarakat umum akan lebih kooperatif dan menghormati pemerintah jika mereka menerima layanan yang baik. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Organisasi Survei Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa kagum yang kuat terhadap polisi yang menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan keramahan.
Selain itu, pembentukan komunikasi yang efektif antara Polri dan masyarakat umum akan menghasilkan ikatan yang lebih kuat, sehingga setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat umum dapat dipenuhi dengan cepat. Di sebagian besar negara, kepolisian telah menerapkan model pelayanan berbasis masyarakat, di mana anggota komunitas kepolisian berinteraksi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan warga, dan mendidik warga tentang hukum dan tanggung jawabnya.
Oleh karena itu, harus ada rencana khusus dan Langkah konkret yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada publik. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengaduan yang efisien yang memungkinkan masyarakat umum untuk dengan mudah menyelesaikan masalah. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat umum mengakses layanan kepolisian harus menjadi prioritas utama. Misalnya, penggunaan aplikasi seluler untuk konsultasi hukum dan pelaporan kejadian,”ungkapannya.
“Penegakkan Hukum yang Berintegritas Selain penyediaan layanan, penegakan hukum yang berintegritas juga merupakan aspek yang sangat penting. Kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh kepolisian sering kali mencoreng reputasi Polri di hadapan publik. Dalam laporan terbarunya, Transparency International mengungkapkan bahwa persepsi mengenai korupsi di lembaga publik, termasuk kepolisian, masih tergolong tinggi.
Karena itu, Polri harus berupaya serius untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang aman, diharapkan semua anggota Polri dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan mendukung nilai-nilai integritas. Ini juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang mendambakan akses keadilan yang adil dan merata.
Integritas dalam penegakan hukum adalah dasar dari kepercayaan masyarakat. Menurut laporan Transparency International tentang indeks persepsi korupsi 2023, Polri masih perlu berusaha keras untuk memperbaiki citranya di hadapan publik. Sebuah penelitian oleh Pusat Penelitian Kebijakan Publik di tahun yang sama menemukan adanya keterkaitan negatif antara persepsi korupsi dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga kepolisian.
Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang berintegritas untuk mewujudkan keadilan dan kepuasan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sistem pengawasan yang efisien, pendidikan yang cukup untuk anggota Polri mengenai etika dan profesionalisme, serta saluran pelaporan yang aman bagi warga untuk melaporkan penyalahgunaan kekuasaan.
Maka dari itu, Kesimpulan HUT Bhayangkara ke-79 tahun 2025 ini, harus menjadi kesempatan untuk merefleksikan kembali misi dan tanggung jawab kepolisian dalam melindungi dan membimbing masyarakat.
“Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus menghayati prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan, pelayanan yang optimal, dan penegakan hukum yang berintegritas. Dengan kerjasama antara Polri dan masyarakat, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera.
Saatnya untuk kita semua bersatu, menciptakan jembatan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan institusi, dan bersama-sama berupaya untuk mendukung Polri menjadi lebih baik demi masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia
“Dan mari kita sambut HUT Bhayangkara ke-79 dengan semangat reformasi dan harapan yang baru,”tandasnya. [dn
